Puan: Amandemen UUD 45 Jangan Dihentikan, Cukup Dibatasi!

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani berpendapat amandemen UUD 45 secara terbatas jangan distop, melainkan dibatasi saja cakupan materi pembahasannya.

“Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR  harus konsisten. Jangan melebar kemana-mana,” kata Puan, dalam keterangannya kepada media, Selasa (3/11/2019).

Pernyataan ini dia sampaikan menanggapi reaksi Presiden Joko Widodo yang menyatakan lebih baik tidak ada amandemen UUD 1945 bila ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca juga: Sekjen PDIP: Masa Jabatan Presiden Tetap 2 Kali, Pileg dan Pilpres Terpisah

“Sejak awal kami juga menyatakan wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode itu sebuah kemunduran demokrasi. Jadi tertib dan konsisten saja pada niat awal amandemen yaitu membahas soal GBHN,” tegas Puan

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengakui bahwa partainya, lewat Fraksi PDI Perjuangan di MPR,  menjadi pelopor usulan amandemen terbatas  UUD 1945.

“Kami tegaskan lagi, hanya amandemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara,” tegasnya.

Menurut Puan, haluan negara diperlukan sebagai blue print pembangunan nasional jangka panjang.

“Memang sudah ada RPJP. Tapi itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti. Bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa,” jelas Puan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Dia pun merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

“Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Jokowi menegaskan, sejak awal, dia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi. Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamandemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

“Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan,” kata dia. (goek)