Prabowo Masuk Kabinet, Sekjen PDIP: Kami Hormati Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menghormati sikap Presiden Joko Widodo yang minta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ikut membantu dalam kabinet kerja jilid 2. 

“Itu merupakan hak prerogatif presiden dan kami hormati karena presidenlah yang mengambil keputusan dan kemudian menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan,” ujar Hasto di acara syukuran pelantikan Jokowi-Ma’ruf di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Saat ditanya apakah sikap presiden akan mengganggu koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf, Hasto menegaskan, para ketua umum parpol koalisi menghormati hak prerogatif presiden. Para ketum, kata dia, juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil Jokowi.

“Para ketum parpol juga memahami pertimbangan yang diambil presiden ketika memutuskan memperluas koalisi karena semangat gotong-royong,” ucap Hasto. 

Dia juga menyampaikan, jika ada partai yang ingin keluar koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf, pihaknya mempersilakan hal itu karena memang pemerintah ke depan membutuhkan pihak oposisi.

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, jika Prabowo benar-benar menjadi Menteri menteri,diharapan bisa memberikan solusi terbaik atas persoalan-persoalan bangsa.

“Semoga kalau memang beliau kemudian betul dilantik sebagai Menteri Pertahanan, ya harusnya nanti bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Partainya tidak masalah dengan kehadiran Prabowo di koalisi pemerintahan. Hal itu, kata dia, merupakan hak prerogatif Presiden.

Jokowi pun diyakini sudah punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. “Saya kan enggak bisa mendahului,” ujar Ketua DPR RI ini.

Dia menambahkan, kriteria calon menteri Jokowi haruslah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Sebab, mereka yang masuk ke kabinet harus mampu bekerja sama dengan birokrasi, DPR, dan punya kebijakan-kebijakan politik yang tidak rutin, normatif.

Menurut Puan, kebijakan yang dibuat harus ada yang juga berpihak pada pemerintah. “Hanya kemudian harus dibuktikan dalam kinerja nantinya kalau kemudian sudah dilantik,” tuturnya. (goek)