Politik (Ber) Kebudayaan

Oleh Dra. Sri Untrasi Bisowarno, M. Ap.

HAMPIR tiga bulan lebih mendampingi Mbak Puti keliling Jawa Timur, saya menemukan satu idiom yang menarik untuk dicermati: politik kebudayaan. Dalam beberapa kesempatan, terutama di rakercabsus-rakercabsus DPC PDI Perjuangan di Jawa Timur, Mbak Puti berulang menegaskan pentingnya mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan sebagai karakter dalam berpolitik.

Idiom politik kebudayaan, hari ini saya kira menarik untuk dicermati. Hal itu tidak terlepas dari krisis multi-dimensi dan tergerusnya nilai-nilai kebangsaan kita. Kalau krisis multi-dimensi ini dibiarkan, maka kita “komunitas terbayang” negara-bangsa akan kehilangan eksistensi sekaligus arah dan tujuan berbangsa dan bernegara.

Secara etimologi, politik kebudayaan terdiri atas dua kata, politik dan kebudayaan. Politik, mengutip Aristoteles dalam Ernst H. Gombrich (2016), dapat kita terjemahkan sebagai tata cara hidup bersama dalam bernegara.

Dalam hal ini, politik dapat ditafsirkan sebagai satu kesepakatan untuk menyatukan, atau menyelaraskan berbagai kepentingan dari setiap kepala yang mendiami satu negara. Karena itu, politik mengimplikasikan dua hal.

Pertama, politik sebagai arena bertemunya berbagai kepentingan. Kedua, politik sebagai seni mengelola kepentingan untuk satu tujuan bersama.

Kebudayaan, dengan mengutip Rene Char, penyair Perancis, dapat kita terima sebagai warisan kita yang diturunkan tanpa surat wasiat. Warisan itu berupa tingkah laku keseharian yang kita anggap baik dan ideal dalam berinteraksi, berkomunikasi serta berkomunitas.

Kebudayaan, pada akhirnya kita terima sebagai tanggung jawab sekaligus tugas untuk melestarikannya, memperbaharuinya dan mematangkannya sabagai acuan satu norma bersama.

Maka, politik kebudayaan yang diperkenalkan Mbak Puti adalah salah satu warisan kepribadian untuk menangkap, mendengarkan dan merasakan berbagai aspirasi masyarakat Jawa Timur.

Seorang pemimpin, sejatinya dituntut untuk memiliki kepekaan dalam mendengarkan keluh-kesah masyarakat yang dipimpinnya. Baru kemudian, pemimpin itu harus mampu mewujudkan segala keluh-kesah itu dalam satu kebijakan yang mampu mengakomodir segala keluh-kesah yang didengar-diserapnya. Apakah ini terkesan utopia?

Tidak. Saya pastikan tidak. Sejatinya, setiap kebijakan yang diambil dan diundangkan memiliki dasar pada data-fakta dan filosofinya.

Data-fakta sebagai acuan kita merumuskan kebijakan itu bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Sedangkan dasar filosofi diberikan untuk memberikan pijakan yang jelas dalam menerapkan kebijakan, sehingga kebijakan itu memuat nilai-nilai universal dalam kehidupan manusia.

Artinya, kebijakan itu bukan sekadar bermanfaat, tapi juga bisa mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan mandiri sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang mereka hayati.

Itu di satu sisi. Pada sisi lain, politik kebudayaan dapat diterjemahkan sebagai satu upaya untuk tetap menjaga karakter dan kepribadian kita dalam politik. Politik bukan sekadar upaya untuk meraih kekuasaan. Politik adalah satu seni untuk memenangkan hati masyarakat dengan cara merasakan, mendengarkan dan menjadi bagian dari masyarakat.

Pengalaman menarik saya bersama Mbak Puti dalam mengejewantahkan politik kebudayaan saya temukan dalam satu pertemuan bersama para relawan Mbak Puti. Waktu itu, koordinator relawan Mbak Puti menawarkan satu slogan “Kita satu menuju kemenangan Mbak Puti, Mereka, singkirkan. Singkirkan.”

Secara makna dan tujuan, slogan ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat para relawan Mbak Puti. Saat slogan ini disodorkan untuk mendapat persetujuan Mbak Puti, di sinilah saya mendapati satu tanggapan di luar nalar arena pertarungan. Dengan tersenyum Mbak Puti menyarankan, slogan “Mereka, singkirkan” diganti dengan “Mereka, mari kita rangkul.”

Karena “Mereka, mari kita rangkul” selaras dengan semangat Mbak Puti maju sebagai cawagub Jawa Timur: Kabeh sedulur kabeh makmur.

Kalau Pramoedya Ananta Toer mengatakan kaum terdidik harus adil sejak dalam pikiran, maka Mbak Puti menunjukkan pada kita bahwa dalam slogan pun kita harus menebarkan nilai-nilai keadilan dan persaudaraaan.

Pada hal semacam ini, Mbak Puti telah mampu menunjukkan satu komitmen untuk mengejewantahkan trisakti Bung Karno. Berdaulat di bidang politik adalah satu komitmen bagi kita untuk menentukan sikap, menentukan pilihan dalam proses demokrasi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan.

Pun berdikari di bidang ekonomi, adalah satu upaya untuk mencapai kemajuan ekonomi (:kesejahteraan) dan keadilan sosial dengan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Dan di atas cita-cita politik yang berdaulat dan ekonomi yang berdikari, karakter kita sebagai satu bangsa yang berbudaya menjadi taruhannya. Artinya, kedaulatan politik dan kemajuan ekonomi harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan cita-cita membangun peradaban yang lebih baik.

Maka, saya tekankan, dalam proses pilgub Jawa Timur ini, Mbak Puti tidak sekadar memainkan retorika elektoral dan keterpilihan. Tapi Mbak Puti, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan keagamaan yang disemai kakeknya (:Bung Karno) dalam keluarganya, menarasikan dan memanifestasikan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam satu arena politik.

Bahkan, politik kebudayaan yang digemakan Mbak Puti di setiap sudut kota yang dikunjunginya merupakan penegasan, bahwa untuk memenangkan hati masyarakat Jawa Timur adalah dengan menjadi bagian dari diri mereka. Bukan dengan mempropaganda mereka. (*)

 

*Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur