Penyusunan Kabinet Hak Jokowi, Sekjen PDIP: Tak Ada Tekanan dari Parpol Koalisi

JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada tekanan dari partai koalisi terhadap presiden terpilih Joko Widodo dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.

“Bagi kami, penyusunan kabinet harus dengan kontemplasi dan data profil calon-calon yang ada. Presiden juga punya opsi-opsi. Itulah yang harus dibahas sehingga tidak ada tekanan dalam menyusun hal itu,” ujar Hasto saat konferensi pers jelang Kongres V PDIP di kantor DPP partai, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Hasto menuturkan, peran partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) adalah memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Partai koalisi, kata dia, tidak bisa meniadakan hak presiden dalam menyusun kabinet.

“Peran partai yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Ya peran partai itu kan terkait strategi memobilisasi rakyat, peran parpol enggak bisa meniadakan hak presiden. Itu ditunjukkan oleh Ibu Megawati ketika menjadi presiden saat menyusun kabinet,” paparnya.

Namun, Hasto menuturkan, PDIP sebagai partai pengusung bisa memberi masukan kepada Jokowi terkait sosok yang dirasa pantas dan memiliki kemampuan strategis. 

Hasto menambahkan, sosok yang akan mengisi jabatan strategis pada pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lima tahun mendatang sebaiknya sosok yang terlepas dari intervensi politik.

“Kami mendorong agar penempatan-penempatan jabatan strategis diisi oleh mereka yang memiliki tanggung jawab dan dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik tertentu,” ujar Hasto.

Salah satu jabatan yang dimaksud, yakni jaksa agung. Bahkan Hasto memastikan, PDI Perjuangan mendorong kursi jaksa agung diisi bukan oleh orang berlatar belakang hukum semata, tapi jika ada, berasal dari lingkungan internal kejaksaan sendiri. Hasto pun yakin sikap partainya juga sejalan dengan aspirasi masyarakat.

“Kalau kita lihat, stabilitas sebuah sistem, termasuk kementerian, kami berikan ruang dalam lembaga internal negara untuk mendapatkan jabatan tertingginya. Ada aspirasi publik agar Jaksa Agung harus diisi oleh internal, ya PDI Perjuangan menangkap aspirasi tersebut,” lanjut dia.

Meski demikian, Hasto menekankan, yang paling penting dari sosok jaksa agung ke depan adalah mampu menghadirkan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Penegakan hukum tidak boleh dijalankan dengan orientasi politik tertentu.

“Enggak boleh dilakukan pelanggaran. Apalagi hukum ini hanya ditegakkan untuk kepentingan politik tertentu, itu enggak boleh,” tegasnya. (goek)