oleh

Penyusunan APBD 2021, Fraksi PDIP DPRD Sumenep Soroti Dua Hal Ini

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep dalam pandangan umumnya atas nota keuangan Bupati Sumenep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 menyoroti dua hal.

Pertama, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Sektor-Sektor Strategis untuk Mengurangi Disparitas dengan 7 Prioritas Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Maka muncullah bayang-bayang dalam benak kami tentang Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang membangun upaya untuk menumbuh-kembangkan perekonomian di Sumenep, tetapi bayang-bayang itu terlalu samar sehingga kami perlu bantuan Bupati Sumenep untuk membuatnya menjadi terang-benderang tentang tema besar dimaksud,” ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath seusai rapat paripurna, Kamis (19/11/2020).

“Sehingga masyarakat Sumenep tahu, untuk menumbuh-kembangkan perekonomian dalam masa pademi Covid-19 masih sedang berlangsung, sebenarnya apa saja yang akan dilakukan Pemkab Sumenep di tahun 2021?” tambah dia.

Yang kedua, lanjut Darul, tentang nota keuangan bupati, pihaknya belum mendapatkan gambaran upaya Pemkab Sumenep untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pihaknya juga tidak mendengar tentang ringkasan jumlah belanja langsung dan tidak langsung.

“Jadi, tidak ada salahnya jika kami meminta bantuan Bupati untuk menjelaskannya secara ringkas dalam Jawaban Eksekutif yang akan dibacakan dalam rapat paripurna nanti,” ujarnya.

Legislator yang menjabat Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan ini juga menegaskan, bahwa dua pertanyaan di atas untuk memastikan tugas fundamental legislator sebagai sikap berpihak pada jalan politik dengan tujuan akhir menjaga dan merawat kedaulatan rakyat.

“APBD adalah bidak catur tempat menguji konsistensi seiya-sekata perbuatan. Keadilan dan kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali, disparitas kehidupan warga daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep kenyataan yang tak terbantah,” beber Darul.

Oleh karenanya, tandas legislator kepulauan Masalembu ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong  derap langkah yang sama dengan Pemkab Sumenep untuk terus menunjukkan political will terhadap agenda utama. Yakni kesejahteraan rakyat yang selama ini marginal dan subordinat dari pusara kekuasaan.

“Seiring dengan itu semua, rasionalisasi peran birokrasi satu dari sekian pranata kehidupan pemerintahan yang selama ini kerap tertanggal, paradigma birokrasi kolonial yang njlimet dan cenderung mempersulit terang akan menjadi aral melintang atas tumbuh kembangnya tradisi utama pemerintahan yakni menjadi abdi negara sekaligus pelayan bagi massa rakyat,” urainya.

Karena itu, dia berharap, kendati konfigurasi APBD 2021 yang dibahas dalam momentum resesi politik jelang momentum pilkada, menjadi ikhtiar seluruh pengambil kebijakan untuk membuat Sumenep lebih baik.

“Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan meyakini ikhtiar seluruh pejabat tinggi pratama di Sumenep akan bersikap sesuai fatsun birokrasi sebagai kuasa pengguna anggaran demi terciptanya stabilitas fiskal dan  ikhtiar recovery posisi warga yang terus berkelindan di jalan survival dengan pandemi Covid-19 ini,” pungkas lelaki yang menjabat ketua komisi I DPRD Sumenep ini. (set)

rekening gotong royong