Pemkab Banyuwangi Sabet Anugerah Pengelola Aparatur Sipil Negara Terbaik

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menerima Penghargaan Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2017.

Penghargaan untuk lembaga/daerah dengan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) terbaik itu diserahkan Komisioner KASN, I Made Suwandi kepada Anas di Jakarta, Kamis (28/12/2017) malam.

Penyerahan anugerah itu juga disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.

Anas mengatakan, selama ini Pemkab Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas aparatur birokrasi daerah. Misalnya, rekrutmen ASN berkualifikasi tinggi dengan syarat IPK minimal 3,00; serta rutin melelang jabatan untuk menciptakan kompetisi yang sehat.

Dia mengungkapkan, sudah tiga kali ada lelang jabatan dalam setahun terakhir untuk sembilan jabatan kepala dinas dan sekretaris daerah.

Yang jauh lebih penting, kata Anas, adalah mendukung iklim inovasi di lingkungan ASN, sehingga lahir banyak program inovatif yang berdampak ke warga.

Seperti Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Mal Pelayanan Publik, Smart Kampung, layanan antar obat ke warga, jemput bola rawat warga, hingga kebijakan pariwisata yang membawa Banyuwangi meraih penghargaan Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Anas berpendapat, sudah bukan zamannya ASN bekerja berdasarkan formalitas. “Masak masyarakat minta mesin cepat, kita masih jalan kaki. Kan jadinya tidak nyambung. Di Banyuwangi itu mulai dikikis. Makanya lahir banyak program inovatif,” beber Anas.

Menurut Anas, pengelolaan ASN yang baik ini tujuan antaranya adalah lahirnya birokrasi yang inovatif.

“Tapi ada tujuan akhir yang lebih penting. Apa? Peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi warga. Karena buat apa ada inovasi tapi tidak bermanfaat bagi warga?” jelas bupati yang juga bakal calon wakil gubernur Jawa Timur yang diusung PDI Perjuangan dan PKB di Pilkada Jatim 2018 ini.

Dari indikator ekonomi, ungkap dia, pendapatan per kapita warga Banyuwangi melonjak 99 persen dari Rp 20,8 juta per orang per tahun pada 2010 menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016.

“Angka kemiskinan menurun cukup pesat menjadi 8,79 persen pada 2016, jauh lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jatim. Jadi ini outcome dari pengelolaan ASN yang baik,” urainya. (goek)