Pemerintahan Jokowi Akan Prioritaskan Papua dan Papua Barat

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, Provinsi Papua dan Papua Barat akan menjadi proritas untuk lebih diperhatikan di masa pemerintahannya.

Menurut Jokowi, pembangunan di era pemerintahannya, tak lagi Jawa-sentris, tetapi merata di seluruh Indonesia. Kepala Negara mengistilahkannya dengan “Indonesia-sentris”. 

Semua provinsi, kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan, baik di bidang infrastruktur, bidang kesehatan, dan bidang lainnya.

“Saya melihat Papua (dan Papua Barat) memang perlu lebih diperhatikan,” kata Jokowi saat di acara stasiun televisi swasta, Rabu (21/8/2019) malam.

Pemerintah, kata Jokowi, ingin mendahulukan pembangunan Papua dan Papua Barat di segala bidang. “Karena ya memang ketertinggalan yang ada ini harus kita kejar,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku, Papua dan Papua Barat adalah termasuk provinsi yang paling banyak dia kunjungi. Termasuk menengok daerah yang dahulu tak pernah tersentuh.

Misalnya, Kabupaten Nduga. Jokowi mengatakan sudah dua kali melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tersebut.

“Kalau boleh saya infomasikan, saat itu tidak diperbolehkan oleh Panglima TNI dan Kapolri karena urusan keamanan,” ungkapnya.

“Tetapi saya sampaikan karena Nduga itu masuk dalam wilayah NKRI, sehingga saya perlu tahu kondisinya seperti apa, keadaannya,” tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan, Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatiannya. Bukan hanya akan dibangun secara fisik, namun pemerintah akan merangkul masyarakat di provinsi paling timur itu dengan pendekatan kesejahteraan.

“Karena itulah yang kita lakukan. Pendekatan kesejahteraan bukan yang lain-lainya,” tukas Jokowi.

Dia pun minta kepala daerah untuk hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Kehati-hatian itu menjadi pelajaran yang bisa dipetik dari terjadinya kerusuhan di Papua.  

Menurut Jokowi, jangan sampai pernyataan kepala daerah menimbulkan ketersinggungan masyarakat di daerah atau provinsi lain.

Presiden mengatakan, Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki 714 suku. Selain itu, bangsa Indonesia menganut agama yang berbeda, lalu juga bicara dengan bahasa daerah yang beragam.

Menurut Jokowi, dengan segala keberagaman yang ada, karakter setiap daerah berbeda-beda. Dampaknya, ketersinggungan rentan terjadi. Jokowi menuturkan, jangan sampai masyarakat, terutama pejabat daerah menularkan ujaran kebencian yang bisa berdampak pada ketersinggungan.  

“Jangan sampai kita menyampaikan hal-hal yang menjadikan provinsi lain atau suku lain menjadi tersinggung gara-gara yang kita sampaikan. Hati-hati betul. Terutama pejabat publik,” tutur Jokowi. (goek)