Pemerintah Lakukan Rekonsiliasi, Bukan Minta Maaf ke PKI

pdip jatim - hasto - pers - di aula dpdMAKASSAR — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan jika maksud sebenarnya pemerintah adalah melakukan rekonsiliasi dengan keluarga eks-Partai Komunis Indonesia dan bukannya minta maaf.

“Jadi yang sebenarnya itu adalah pemerintah akan melakukan rekonsiliasi dan bukannya minta maaf. Ada yang menafsirkan lain mengenai isu ini,” ujar Hasto di Makassar, Jumat (2/10).

Menurut dia, permintaan maaf pada keluarga PKI merupakan hal yang tidak masuk akal karena fakta sejarah yang melakukan pemberontakan adalah PKI. Hasto menegaskan isu yang menyebut Presiden Joko Widodo akan meminta maaf pada PKI adalah fitnah yang coba digelindingkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

“Banyak hal yang menjadi alasan kenapa akan dilakukan rekonsiliasi. Ini semata-mata agar kita semua bisa menatap masa depan yang lebih baik tanpa perlu lagi mengulang masa lalu,” katanya.

Hasto mengaku jika masa lalu bangsa ini cukup kelam dan salah satunya adalah peristiwa pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di mana pada saat itu banyak terjadi pelanggaran hak azasi manusia (HAM). Ia menjelaskan jika di masa lalu, ada begitu banyak dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dan tidak terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang jelas.

Dia mencontohkan, adanya orang yang dipenjarakan tanpa harus melalui sistem peradilan umum yang seharusnya itu tidak dibenarkan. Karenanya, dengan rekonsiliasi ini, maka semoga tidak ada lagi kejadian di masa lalu terjadi di masa mendatang.

“Intinya itu, supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang merugikan rakyat. Ada banyak hal yang harus dibenahi bangsa ini dan kita harus maju seperti negara-negara maju lainnya. Bangsa ini sudah cukup tertinggal dan kita ingin seperti bangsa lainnya juga,” sebutnya.

Sebelumnya, beredar isu Presiden Jokowi akan meminta maaf pada keluarga eks-PKI. Meski demikian, pemerintah memang mempunyai wacana rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun ini mengambil tema ‘kerja Keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila’.

Pada kesempatan tersebut, Presiden berkeliling mengunjungi tempat penyiksaan para jenderal dan lubang tempat para jenderal tersebut dikuburkan. Hari Kesaktian Pancasila berkaitan langsung dengan pemberontakan Gerakan 30 September PKI yang menewaskan 10 pahlawan revolusi. (republika)