Pemerintah Boleh Ganti, Pembangunan Tetap Sesuai Haluan

pdip-jatim-bambang-dhJAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang DH mengatakan, konsep pembangunan nasional jangka panjang sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, berawal dari keprihatinan, pemerintahan saat ini berjalan tanpa haluan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebut Bambang DH, tidak ada keterpaduan program. Pun lembaga-lembaga negara, cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, sejak reformasi, sampai terakhir di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, masih menjalankan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

“Sejak dipilih secara langsung, presiden tidak lagi melaksanakan GBHN. Karena MPR yang dulunya lembaga tertinggi negara, melucuti kewenangannya sendiri, yakni kewenangan membuat GBHN,” kata Bambang DH, di sela acara Rakernas PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).

Sejak itulah, jelasnya, presiden yang dipilih langsung itu bekerja melaksanakan haluannya sendiri, visi misinya. Karena undang-undangnya menyatakan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah itu adalah visi misi presiden terpilih, yang disusun oleh Bappenas.

Di era Presiden Bung Karno, ungkap politisi yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu, lewat ketetapan (Tap) MPRS nomor 2 tahun 1960, sudah menginisiasi pembangunan semesta berencana nasional yang visinya jauh ke depan. Dengan membidik tidak hanya 5 sampai 10 tahun, tapi bahwa mimpi keinginan bersama itu bisa disusun sampai 50, 75, hingga 100 tahun.

“Sehingga mandataris MPR, katakanlah presiden dibatasi dua periode, presiden berikutnya tetap berpandu pada GBHN. Tetap berpandu pada pembangunan semesta berencana,” ujar mantan Wali Kota Surabaya itu.

Dengan mengacu pada pembangunan nasional semesta berencana, sebut dia, agar kerja pemerintahan punya haluan, komprehensif, dan berkelanjutan. Memang, tambah Bamnang, untuk mengawalinya tentu tidak mudah. Sebab UU-nya sampai sekarang masih tetap, yakni meniadakan lembaga tertinggi negara, dan meniadakan GBHN.

“Karena itu, upayanya adalah bagaimana UU-nya diperbaiki, diamandemen, lembaga tertinggi dihidupkan. Kemudian haluan negara, apapun namanya nanti, yang jangkauannya jauh ke depan, itu bisa dilakukan lagi,” ucap politisi kelahiran Pacitan itu.

Upaya memikirkan ulang konsep sistem bernegara itu, menjadi ‘roh’ utama di rakernas yang mengusung tema “Mewujudkan Trisakti Melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk Indonesia Raya” tersebut.

Seperti disampaikan Megawati saat membuka rakernas, PDI Perjuangan menawarkan sebuah program, yaitu Pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana. Program ini merupakan perencanaan semesta yang tidak hanya diletakkan untuk lima tahunan masa jabatan eksekutif daerah maupun pusat.

Pembangunan semesta, terangnya, membutuhkan perencanaan semesta untuk melihat Indonesia secara utuh. “Memotret Indonesia dalam satu ke-Indonesia-an yang tak bercerai berai,” tuturnya. (goek)