Pemda Segera Tetapkan Darurat Banjir

image

SURABAYA – Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Timur harus segera menetapkan status darurat banjir mengingat bencana alam yang banyak melanda berbagai daerah di Jawa Timur pada musim pancaroba sekarang ini.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota segera menetapkan status darurat banjir. Pemerintah daerah diberi kewenangan berdasar Undang Undang Nomor 24 Tahun2007,“ kata Islan Gatot Imbata, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (30/4/2015).

Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), lanjut Islan, hujan deras dengan intensitas yang tinggi bahkan  yang juga disertai  angin kencang puting beliung masih akan melanda berbagai daerah di Jawa Timur ini. “Banjir dan berbagai kerusakan alam lainnya masih bisa terjadi. Pemerintah harus mengantisipasi dengan tindakan tanggap darurat,” kata Islan dengan nada serius.

Menurut dia, banyak sekali kerugian yang telah ditimbulkan akibat bencana alam, baik karena banjir ataupun angin topan puting beliung. “Bencana itu merusak banyak aset milik rakyat sperti tambak, sawah, kebun dan sebagainya. Setidaknya ada sekitar 150 desa di 32 kecamatan terendam banjir.  Ini harus segera diatasi,” jelas Islan.

Mengingat sejumlah kerugian akibat dampak bencana alam tersebut, tambah dia, Fraksi PDI Perjuangan mengimbau agar para petani diberi kelonggaran dalam penyelesaian kredit mereka.
“Fraksi berharap kalangan perbankan dan pemberi modal memberikan keringanan ataupun menjadwal ulang pembayaran cicilan pokok, utang dan bunga kredit petani. Karena banyak kelompok tani menggunakan Kredit Usaha Tani (KUT) maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal kerja menggarap sawah lading mereka “ tuturnya.

Namun, dia juga mengingatkan bahwa bencana alam yang terjadi ini adalah akibat kelalaian masyarakat dan kurang mematuhi peraturan yang ada.

“Bencana alam ini disebabkan menyusutnya daya dukung alam lingkungan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Bantaran sungai dipakai tempat tinggal atau usaha, bahkan BUMN mendirikan pabrik serta dermaga. Pemerintah pun tidak tegas melaksanakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),“ pungkas Islan. (guh)