Pembebasan PBB Hanya untuk Rakyat Miskin

pdip jatim - Kusnadi1SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengatakan, rencana pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) hanya untuk warga miskin. Pernyataan ini disampaikan Kusnadi terkait munculnya polemik di masyarakat terkait wacana penghapusan PBB.

Rencana penghapusan PBB ini disampaikan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan beberapa waktu lalu. Menurut Kusnadi, bukan PBB yang dihapuskan, tapi orang miskin dibebaskan dari pembayaran PBB.

“Bagi orang miskin yang tidak mampu membayar PBB dibebaskan dari kewajiban pembayaran PBB. Ini program pemerintahan Jokowi yang pro rakyat miskin,” Kata Kusnadi, usai memimpin sidang paripurna dengan agenda sidang Pendapat Gubernur Jawa Timur Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD di gedung DPRD Jatim, Senin (16/2/2015).

Menurut Kusnadi, ide penghapusan PBB itu muncul setelah Menteri Agraria di DKI Jakarta menerima keluhan warga miskin yang tidak mampu membayar PBB karena mahalnya jumlah yang harus dibayar.

“Beban PBB yang harus dibayar tersebut akan dihapuskan melalui cara pengajuan permohonan oleh warga miskin kepada pemerintah. Ini sudah lama berlaku, hanya saja sekarang ini mulai ditata kembali,” jelas pria yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Senada dengan penjelasan Kusnadi, Pemprov Jatim juga meluruskan anggapan adanya penghapusan PBB, karena pajak itu adalah sarana pendataan dan pengaturan tanah. Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, PBB bukan sekadar mendapatkan uang.

“Tapi ini soal pendataan dan pengaturan atau regulasi tanah. Karena itu, kebijakannya yang nengambil adalah menteri keuangan, bukan menteri agraria,” jelas Soekarwo.

Menurut Pak De, panggilan akrab Soekarwo, PBB itu memiliki peran penting bagi pendapatan pemerintah kota maupun kabupaten. Jika PBB itu dihapuskan, jelas dia, maka akan mempengaruhi secara signifikan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

“PBB itu jumlahnya mencapai 30% pendapatan pemerintah daerah. Kalau PBB dihapus, bisa kolaps. Kasihan pemerintah daerah. Jadi PBB itu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah,” terang Pak De. (guh)