Pembahasan Raperda Pelaksanaan APBD 2014 Menunggu Audit BPK

pdip jatim - gianto fraksiSURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim masim belum bisa membahas secara komprehensif dan memberikan pendapatnya terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Sebab, Fraksi PDI Perjuangan masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita memang belum mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan BPK karena baru akan diserahkan 29 Mei 2015 depan. Dengan demikian, banyak pembahasan yang masih harus menanti lebih dulu laporan audit BPK ini,“ kata Gianto, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, di Gedung DPRD Jatim, kemarin.

Menurut Gianto, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat tanggapan Gubernur Jatim sebelum Fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat dan sikapnya terhadap Raperda tersebut. “Yang menjadi kajian serius adalah untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan yang sisa anggarannya mencapai Rp 116 miliar. Ini cukup ironis, karena masih banyak jalan dan irigasi yang rusak yang seharusnya bisa diperbaiki tahun 2014 kemarin.Mengapa hal ini terjadi?“ ujarnya.

Selain itu, tambah dia, penghematan belanja pegawai hanya sebesar 6,38 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding realisasi belanja modal. Seharusnya, ada penghematan yang lebih besar lagi di sektor belanja pegawai.

“Seyogianya, belanja pegawai harus lebih diminimalisasi, sedangkan belanja modal dimaksimalisasi agar lebih mampu menggerakkan perekonomian di Jawa Timur,“ jelasnya.

Pada program lain yang menurutnya strategis, tapi ternyata realisasinya sangat rendah yaitu di bawah 80 persen. Seperti program obat dan pembekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi yang terealisasi hanya 40,2 persen. lalu program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit di RSU Dr Soetomo hanya sebesar 50,99 persen.

“Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di RSUD Dr Soedono hanya 36,26 persen. Program peningkatan kualitas pelayanan publik di Biro Administrasi SDA hanya 47,02 persen. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan di Dinas Perikanan dan Kelautan hanya 75,70%,“ papar Gianto.

Selain realisasi program Pemprov, Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati tindak lanjut hasil review Inspektorat Provinsi. “Fraksi minta penjelasan gubernur tentang penyetoran sisa ganti uang terlambat disetor sebesar lebih dari Rp 858 juta. Juga bagi hasil kepada Kabupaten/Kota tahun 2014 belum direalisasikam pada tahun anggran 2014, karena belum ditetapkan dengan SK/Peraturan Gubernur,“ ungkapnya.

Masalah penting lain yang tidak luput dari perhatian fraksi, menurut dia, adalah masalah aset dan investasi. SSeperti nilai aset tetap berupa tanah, mengalami penurunan dari Rp 12,05 triliun di akhir 2013 mejadi Rp 11,31 triliun rupiah di akhir 2014.

Juga soal tindak lanjut tanah jalan dan saluran yang belum bersertifikat, serta bidang aset tanah yang masih tanpa perikatan sampai akhir 2014. Pun soal perkembangan bidang-bidang tanah yang telah dimasukkan dalam program kerjasama percepatan pensertifikatan dengan Kanwil BPN, juga sejauh mana efektivitas investasi di BUMD senilai Rp 785 miliar dalam bentuk model saham pada tahun 2014.

“Ini semua akan kami tanyakan kepada gubernur,“ ucapnya.

Meski demikian, imbuh Gianto, Fraksi PDI Perjuangan menghargai kinerja gubernur dalam menyusun laporan keuangan Provinsi Jawa Timur. “Fraksi mengapresiasi kinerja gubernur yang telah menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa TimurTahun 2014, walau masih dalam posisi Un-Audited,“ pungkasnya. (guh)