PDIP: Tidak Ada yang Halangi Rizieq Shihab Kembali ke Tanah Air

JAKARTA – PDI Perjuangan tegas menepis anggapan beberapa pihak, yang menyebutkan bahwa pemerintah menghalang-halangi kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke tanah air.

Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon memastikan tidak ada satupun pihak di negeri ini yang menghalangi Rizieq pulang. Apalagi, sampai ada tuduhan Rizieq diintimidasi.

“Justru ini yang harus diketahui oleh publik bahwa tidak ada proses mengintimidasi atau menghalang-halangi kehadiran beliau untuk kembali ke tanah air. Pemerintah sudah membantu,” kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Anggota Komisi I DPR itu mengaku sudah bertemu dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membahas nasib Rizieq di Mekkah, Arab Saudi.

Kemenlu, sebutnya, selalu memberikan bantuan saat Rizieq Shihab tersandung masalah di Saudi. Mulai dari masalah pencekalan bepergian keluar Arab Saudi hingga penahanan karena ada pemasangan bendera ekstrimis di dinding belakang rumah sewaannya.

“Dari hasil rapat seperti yang disampaikan itu bahwa terjadi proses penahanan atau apa sehingga yang bersangkutan dilarang bepergian. Itu sudah dibantu oleh otoritas kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pemeriksaan Rizieq Shihab oleh otoritas keamanan Arab Saudi adalah bukti bahwa ada aturan di negara lain yang harus dihormati.

Hasto mengatakan, yang pertama ditekankan adalah Rizieq sebagai warga negara Indonesia, tidak ditahan di dalam penjara oleh otoritas Arab Saudi.

Soal pemeriksaannya sendiri, hal itu merupakan hak hukum dari otoritas di sana. “Setiap negara punya sistem hukum sendiri,” kata Hasto.

Pihaknya secara aktif mencari informasi mengenai kabar pemeriksaan Rizieq Shihab itu. Dia mendapat kabar dari Dubes RI di Saudi bahwa ada bendera terlarang di Arab Saudi yang terpasang di sekitar kediaman Rizieq Shihab.

“Jadi tindakan otoritas Arab Saudi itu bagian dari tertib hukum juga. Arab Saudi kan seperti itu. Maka kita harus tertib hukum juga,” ujarnya. (goek)