PDIP Surabaya: Hitung Ulang di 8.146 TPS Berpotensi Perkeruh Suasana

SURABAYA – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menyatakan rekomendasi Bawaslu yang akan melakukan penghitungan suara ulang 8.146 TPS berpotensi memperkeruh suasana dan menghambat tahapan Pemilu 2019.

“Adanya rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS (Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara) se-Kota Surabaya, yang telah bekerja dengan kelelahan luar biasa, mulai pagi saat hari H Pemilu 17 April 2019, bahkan hingga subuh,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana, Senin (22/4/2019).

Selain itu, lanjut dia, Bawaslu Surabaya sendiri juga punya pengawas di seluruh TPS yang dibayar negara, sehingga pengawasan atas TPS, semestinya otomatis dilakukan para aparatur Bawaslu. Terlebih ketika terjadi kesalahan dan pelanggaran.

“Jika semua TPS dihitung ulang, maka mubazir negara membayar seluruh pengawas TPS se-Surabaya, dengan anggaran besar,” ujar Whisnu yang juga Wakil Wali Kota Surabaya ini.

Menurut dia, adanya kekeliruan-kekeliruan penghitungan suara di level TPS, sudah otomatis dilakukan pembetulan di tingkat yang lebih atas, yakni di forum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS), aparat Bawaslu dan saksi-saksi parpol.

Kesalahan itu, lanjut dia, bisa dipahami sebagai akibat kelelahan manusia yang luar biasa dari para petugas KPPS dalam menyelenggarakan pemilu serentak, Pileg dan Pilpres.

Begitu juga dengan kekeliruan di level TPS itu, kata dia, tidak saja menyangkut suara parpol, tapi juga ditemukan di rekap suara Calon DPD yang non-parpol. Namun, kesalahan itu langsung dikoreksi di forum PPK.

Bahkan, lanjut dia, mayoritas penghitungan suara di TPS dan pencatatan di dokumen C1 KPU, Bawaslu dan saksi-saksi parpol, diamini benar di forum PPK karena data-data yang dipresentasikan satu sama lain terjadi kesesuaian alias cocok.

“Bagaimana mungkin Bawaslu meminta rekap TPS-TPS yang benar ini agar diulang kembali?” tanya Whisnu.

Untuk itu, menurut Whisnu, PDIP sebagai salah satu kontestan Pemilu 2019, berkepentingan agar keseluruhan tahapan Pemilu berlangsung Luber dan Jurdil, sehingga hal-hal yang sudah benar, tidak perlu diubah.

“Termasuk banyak rekapitulasi suara yang benar di TPS-TPS di mana suara PDIP kalah. Jangan diotak-atik. Biarkan hasilnya murni karena jika hasil itu terus dipersoalkan, maka ini akan mengganggu secara serius penyelesaian tahapan Pemilu 2019 di Kota Surabaya,” katanya.

Hal-hal yang keliru di level TPS, PDIP melihat telah otomatis dilakukan koreksi, pembetulan, di forum PPK yang melibatkan semua pihak, transparan dan akuntabel.

Pihaknya juga minta Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo untuk mempercayai kinerja penyelenggara Pemilu di level TPS, kelurahan dan kecamatan, termasuk aparatur KPU dan Bawaslu sendiri. “Biarkan mereka bekerja dengan normal, dan diawasi semua mata. Tidak usah diintervensi dari atas,” ujarnya.

Dia juga melihat sikap Bawaslu dan surat Nomor 436 tertanggal 21 April 2019 punya indikasi kuat untuk memenuhi pesanan caleg-caleg yang terancam tidak lolos, karena suaranya sedikit dan tidak mendapat kepercayaan rakyat di bilik-bilik suara.

Sikap dan surat Bawaslu semakin menambah kecurigaan bahwa sejak lama di antara personel Bawaslu punya hubungan dengan caleg-caleg tertentu. Bahkan, terjadi pergunjingan dan berhembus isu luas, bahkan hubungan itu telah berakar hingga pengawas-pengawas TPS.

“Tapi, PDI Perjuangan yakin dengan keimanan politik kami, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehebat apa pun penataan, tapi jika rakyat tidak mempercayai caleg-caleg itu, dan tidak mencoblos di bilik suara, terus mau apa? Apakah mau mengotak-atik perolehan suara murni rakyat?,” tuturnya.

Sebagai peserta Pemilu, tambah dia, PDIP akan melawan seluruh upaya yang akan merusak kemurnian suara rakyat di Pemilu 2019. “Kami akan melawan setiap upaya itu dengan cara konstitusional,” tegasnya.

PDIP juga berharap KPU Kota Surabaya dan aparatur di level kelurahan dan kecamatan, tetap taat asas dan prosedur. Lalukan koreksi jika ada kekeliruan, benarkan jika hasilnya memang benar.

Sementara itu, Bawaslu mengklarifikasi bahwa rekomendasi penghitungan suara ulang bukan untuk semua TPS di Surabaya, melainkan hanya sejumlah TPS yang form C1-nya bermasalah.

“Sepengetahuan saya, pleno rekomendasi itu untuk TPS-TPS yang C1-nya bermasalah atau ada selisih. Dan itu pun tidak langsung hitung ulang, tapi dibuka C1 plano dulu, kalau ditemui selisih di C1 plano baru hitung ulang,” kata Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Komisioner Bawaslu Surabaya Yaqub Balliya seperti dikutip dari Antara di Surabaya, Senin.

Menurut dia, sesuai surat yang dilayangkan Bawaslu Surabaya Nomor 411/K.JI.38/PM.00.02/IV/2019 kepada KPU Surabaya pada 22 April 2019 menjelaskan bahwa penghitungan ulang di lakukan di sejumlah TPS di 70 kelurahan yang ada 26 kecamatan.

“Untuk TPS mana saja, ini masih didata,” ujarnya.

Hal ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya dari Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo yang menyebut bahwa penghitungan ulang dilakukan di 8.146 TPS. Hal ini sesuai jumlah TPS seluruh Surabaya sebanyak 8.146 TPS.

Hal itu juga sesuai dengan surat rekomendasi Bawaslu Surabaya yang dilayangkan ke KPU Surabaya pada 21 April 2019 Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS.

Pada surat rekomendasi tersebut pada bagian III poin 4 disebutkan “melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya dan hasil koreksinya segera segera disampaikan kepada para saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan”. Begitu juga pada poin 5 disebutkan penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya bisa dilaukukan di PPK.

Saat ditanya apakah sudah ada rapat pleno antara KPU dan Bawaslu Surabaya terkait persoalan ini, Yaqub mengatakan bukan rapat pleno melainkan, komisioner KPU Surabaya mendatangi kantor Bawaslu Surabaya untu menanyakan maksud surat rekomendasi hitung ulang itu. “Ya kita jawab,” ujarnya.

Saat ditanya apakah Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo salah sebut atau beda persepsi antar anggota bawaslu terkait jumlah TPS yang direkomendasikan melakukan penghitungan ulang itu, Yaqub mempersilakan untuk klarifikasi kembali ke yang bersangkutan.

Komisioner KPU Surabaya Muhamamd Kholid sebelumnya mengatakan pihaknya sudah menerima surat rekomendasi tersebut dari Bawaslu. Hanya saja, pihaknya belum bisa memutuskan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut karena harus menunggu rapat pleno KPU. (goek)