PDIP se-Jatim Daftar ke KPU, Kusnadi: Ini Kerja Keras Kader di Daerah

MALANG – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi menutup bimbingan teknis (bimtek) pendalaman tugas, yang diikuti seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan se-Jatim, Rabu (11/10/2017) malam.

Bimtek yang berlangsung di Hotel Harris, Kota Malang sejak Senin (9/10/2017) itu ditutup setelah peserta mengikuti sesi terakhir, yakni peta politik di Jatim terkini yang dibawakan Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif lembaga survei Indo Barometer.

Dalam sambutannya, Kusnadi menyampaikan, bahwa di hari itu pas bersamaan dengan proses pendaftaran PDI Perjuangan sebagai peserta Pemilu 2019 yang dilakukan 38 DPC PDIP se-Jatim, ke KPU setempat.

Kusnadi menyebutkan, proses pendaftaran secara serempak ini sebagai upaya luar biasa dari kader PDIP di 38 kabupaten/kota, baik yang di struktural maupun yang bukan pengurus.

Sebab, terang Kusnadi, agar memenuhi syarat sebagai parpol peserta Pemilu 2019 sebagaimana Peraturan KPU nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, mereka telah melakukan persiapan berhari-hari sebelumnya, baik siang maupun malam.

Salah satu persyaratan yang membutuhkan kerja keras pengurus DPC hingga PAC sampai ranting dan anak ranting itu, sebut Kusnadi, yakni adanya kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan yang dilampiri e-KTP masing-masing anggota.

“Kalau KTA, sudah kita siapkan sejak lama. Namun untuk syarat adanya e-KTP, teman-teman kita di daerah perlu kerja keras untuk mengumpulkannya dari rumah ke rumah kader. Ini luar biasa, dan alhamdulillah sampai jam lima pagi tadi sudah beres,” kata Kusnadi.

Politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim ini mengatakan, persyaratan verifikasi parpol di daerah bisa terselesaikan, tak lain karena kecintaan mereka pada PDI Perjuangan.

“Mereka semua berbuat untuk kita yang ada di sini, untuk PDI Perjuangan. Mereka berbuat itu agar PDI Perjuangan secara formal bisa jadi peserta pemilu,” ujar dia.

Kusnadi menambahkan, secara nasional PDIP bisa jadi peserta pemilu. Tapi secara regional atau kewilayahan bisa saja PDIP tidak jadi parpol peserta pemilu di suatu kota/kabupaten jika tak memenuhi syarat. Sehingga PDI Perjuangan bisa tidak punya wakilnya di DPRD setempat.

“Mereka bisa lakukan itu semua karena memiliki disiplin luar biasa, bagaimana menjunjung tinggi harkat dan martabat PDIP. Disiplin itu bisa terbangun karena rasa loyalitas yang kuat. Loyalitas bisa terbangun karena keikhlasan mereka bekerja semata untuk PDI Perjuangan dan untuk kita semua,” katanya. (goek)