PDIP Dukung Penetapan Hari Adat Indonesia

JAKARTA – DPP PDI Perjuangan menerima Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Rombongan PANI, yang berisi para pemangku adat, kerajaan, keraton, dari seluruh Indonesia itu diterima Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditemani sejumlah Ketua DPP PDIP, di antaranya Bambang DH, Idham Samawi, Sri Rahayu, dan Rokhmin Dahuri.

Sementara delegasi PANI dipimpin ketua umumnya, Muhammad Akbar Amir Sultan Aliyah bersama perwakilan kesultanan dari seluruh wilayah di Indonesia. Turut hadir juga Ketua Dewan Adat Nasional Irwannur Latubual.

Mereka meminta dukungan atas penetapan Hari Adat Indonesia yang sedang diajukan kepada pemeritahan Joko Widodo.

“Kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera menetapkan Hari Adat Internasional Indonesia. Kami songsong kelahirannya. Kami harapkan lahir Keppres mengenai hal ini,” kata Muhammad Akbar Amir Sultan Aliyah, yang juga Raja Tallo ke-19 itu.

Hari Adat tersebut diajukan pada 12 Juli, yang bertepatan dengan kelahiran Dewan Adat Nasional di Demak, pada 12 Juli 1912.

Seorang perwakilan dari Masyarakat Adat Papua menyatakan bahwa permintaan itu adalah panggilan jiwa mereka. Di Papua, ada 200-an lebih suku dengan adat istiadatnya masing-masing.

“Bagi kami di Papua, adat istiadat adalah hal utama. Kami harap PDI Perjuangan bisa bergandengan tangan dengan niat baik kami,” ujarnya.

Ketua DPP PDIP, Idham Samawi mengungkapkan, pihaknya sudah menerima rombongan PANI untuk beraudiensi beberapa bulan lalu. Dia menekankan bahwa masyarakat adat Indonesia adalah benteng ideologi Pancasila terhadap upaya masif masuknya ideologi asing ke Indonesia.

“Masyarakat Adat Indonesia siap pasang badan terhadap siapapun juga yang hendak mengganti Pancasila,” kata Idham.

Menanggapi permintaan itu, Hasto menyatakan pihaknya terus mendorong bangkitnya kebudayaan. Sebab PDIP percaya, jalan kebudayaan itu yang harus dipilih untuk sebuah tatanan dunia baru yang terbuka dan berkelanjutan.

“Jangan sampai kita dijajah kebudayaan tertentu sehingga menghilangkan adat Nusantara,” ujar Hasto.

“Maka itu kami akan memperjuangkan usulan Hari Adat Nasional itu kepada pemerintahan Jokowi,” sambung dia.

PANI akan terlibat dalam deklarasi adat nusantara yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, dalam waktu dekat.

Menurut Muhammad Akbar, minimal 100.000 pasukan adat nusantara akan hadir di acara itu. Lebih dari 1.000 pemangku adat dan sultan dari seluruh Indonesia juga akan berkumpul di sana.

Hasto mengatakan bahwa hanya Jokowi sebagai pemimpin, melalui keputusan politik, yang memberi perlindungan atas hak adat nusantara. Jokowi juga yang memberikan perlindungan kekayaan alam nusantara.

Hal ini terbukti dengan langkah pemerintah Jokowi memberikan sertifikat tanah ulayat. Karena itu, PDIP juga akan terlibat memberi dukungan terhadap suksesnya acara di Bandung, Jawa Barat tersebut.

“Karena seluruh gerak kebudayaan harus digelorakan bersama,” kata Hasto. (goek)