PDI Perjuangan Tetap Dorong Jokowi-JK Cari Solusi Lain

Mega di kampanye SurabayaJAKARTA – Terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), PDI Perjuangan mendorong presiden – Wakil Presiden terpilih Joko Widodo – Jusuf Kalla mencari solusi lain. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, pihaknya masih tetap konsekuen minta agar sebisanya harga BBM tak dinaikkan.

“Kalau masih bisa untuk ditahan kenaikan BBM itu, perlu didiskusikan. Tapi, realitanya ini defisit. Yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN), itu defisit,” kata Megawati di Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Menurut Megawati, PDI Perjuangan tidak akan asal-asalan dalam mendukung setiap kebijakan Jokowi-JK, meski pasangan itu dilahirkan dan dimenangkannya di pemilu presiden (pilpres) lalu. Pihaknya tetap mendorong Jokowi-JK mencari solusi lain sebelum menaikkan harga BBM.

Seperti saat di luar pemerintahan selama 10 tahun terakhir ini, jelas Mega, ketika pemerintahan Presiden SBY hendak menaikkan harga BBM, PDI Perjuangan selalu mengajukan permintaan yang sama. Yakni opsi kenaikan harga BBM harus menjadi opsi terakhir. Hal itulah yang juga akan diajukan apabila Jokowi-JK berencana menaikkan harga BBM.

Sementara, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, SBY memiliki hak untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, SBY masih memiliki kewenangan tersebut hingga Oktober atau sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden RI periode 2014-2019.

“Adalah hak politik dari presiden SBY untuk menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM atau cabut subsidi. Kita hormati hak politiknya, karena SBY masih resmi menjabat sampai Oktober,” kata Basarah di gedung DPR.

Namun pihaknya menyayangkan sikap penolakan SBY kalau hanya berdasar pada pertimbangan yang bersifat subtantif. “Misal Pak SBY menolak karena ingin beban BBM ini ditampung oleh Jokowi kelak, karena diakhir jabatannya tidak ingin mengambil keputusan yang sifatnya fundamental,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia mendesak SBY untuk mengevaluasi pertimbangannya, jika menolak menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan di atas. (pri/*)