PDI Perjuangan Tak Ubah Pasangan Calon di Pilgub Jatim

JAKARTA — PDI Perjuangan tetap kukuh untuk mengusung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (Mas Anas) sebagai bakal calon wakil gubernur dalam Pilgub Jatim 2018.

Keputusan untuk mengusung Anas sebagai pendamping bakal calon gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ini diambil dalam rapat pengurus DPP PDI Perjuangan di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan untuk mengusung Mas Anas bersama Gus Ipul sudah diambil melalui berbagai pertimbangan yang matang.

“Kami tetap tidak akan mengubah pasangan calon yang ditetapkan,” tegas Hasto, seusai rapat.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan tidak akan goyah hanya karena saat ini tersebar foto mirip Azwar Anas yang beredar luas di media sosial.

Dalam foto tersebut, tampak ada sebotol minuman anggur dan Azwar sedang memangku paha seseorang.

“Partai ini ketika mengambil keputusan memperhatikan rekam jejak, memperhatikan berbagai aspek bagaimana secara kultural kami bekerja sama dengan keluarga besar Nahdliyyin,” jelas Hasto.

Pihaknya menduga foto tersebut merupakan sebuah rekayasa. Dia juga mempertanyakan kenapa foto tersebut muncul menjelang pendaftaran Pilgub Jatim pada 8 Januari mendatang.

Baca juga: Soal Gus Ipul-Anas, Hasto: PDI Perjuangan Konsisten Atas Keputusannya

Sebelumnya, Anas mengaku belakangan ini kerap menerima teror. Dia juga merasa ada upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya beberapa hari menjelang masa pendaftaran Pilkada Jatim.

“Ada teror kepada saya dan keluarga saya serta ada upaya pembunuhan karakter kepada saya sebagai calon wakil gubernur Jatim,” ungkap Anas.

Menurut dia, perlakuan seperti itu sudah kerap diterima sejak periode kedua dirinya menjabat Bupati Banyuwangi.

“Bahkan, saya juga dikirimi macam-macam gambar di masa lalu untuk mencegah saya mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Tetapi, kan, saya tetap lanjutkan apa yang baik bagi orang banyak,” ujar Anas.

Perlakuan yang sama persis, tambah Anas, diterimanya ketika dia menerapkan sejumlah kebijakan, seperti pelarangan pasar modern dan memperjuangkan saham bagi rakyat di sektor pertambangan.

“Bahkan, saya dilaporkan melakukan kriminalisasi kebijakan karena kebijakan-kebijakan tersebut,” ucapnya.

Anas menganggap, semua itu adalah risiko dirinya sebagai pejabat publik yang sedang memperjuangkan nasib rakyat. Sebab, membangun daerah bukanlah hal yang mudah.

“Ada pihak yang memang memanfaat momentum Pilkada Jatim,” tuturnya. (goek)