PDI Perjuangan Sosialisasikan UU Desa

Budiman S - Komarudin WatubunPDI Perjuangan menyosialisasikan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru saja disahkan DPR, kemarin. Sosialisasi dalam acara Rembug Desa  bertema “Desa Hebat, Indonesia Hebat” yang diikuti ribuan kepala desa dan perangkatnya dari sejumlah provinsi di Indonesia itu digelar di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Budiman Sudjatmiko mengatakan, kepala dan masyarakat desa harus mengetahui UU Desa, yang di dalamnya ada aturan khusus soal dana bantuan yang anggarannya ditujukan untuk pembangunan dan peningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Nantinya tiap desa berhak mendapatkan dana yang rata-rata Rp 1,2 miliar per tahunnya,” jelas Budiman Sudjatmiko.

Mantan Wakil Pansus RUU Desa itu menambahkan, hadirnya UU Desa sebagai kritik dan jawaban, karena selama ini anggaran negara yang disusun pemerintah tidak pernah berpihak dengan kesejahteraan masyarakat desa. “Ke depan dengan adanya UU Desa ini jangan ada lagi warga desa yang luput dari tanggung jawab pemerintah,” kata dia.

Sementara, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan, desa adalah tumpuan pembangunan nasional.

Secara historis, kata Megawati, keberadaan desa yang beragam di Nusantara jadi fondasi berdirinya NKRI. Para pendiri negara mengakui bahwa sebelum ada negara Indonesia, sudah terdapat desa di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan wilayah lainnya.

Menurut Megawati, desa juga memiliki posisi strategis masa kini di dalam upaya menggapai kesejahteraan bangsa. Keberhasilan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka, sangat ditentukan oleh kemampuan menjawab apakah rakyat di desa sudah sejahtera atau belum.

“Sejahteranya republik tak akan terlepas dari sejahteranya rakyat Indonesia di desa,” tegas Megawati.

Dalam kesempatan itu, Budiman menyapa kades dan masyarakat desa di sejumlah provinsi di Indonesia melalui teknologi komunikasi telekonferensi. Mereka adalah kepala dan masyarakat desa yang berasal dari Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi, dan Papua. (pri/*)