Parpol Koalisi Tak Pernah Umumkan Mahfud MD Bakal Cawapres

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai koalisi tak pernah mengumumkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang bakal mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Tidak pernah, karena itu ranah Presiden Jokowi,” kata Hasto di Istana Negara, Rabu (15/8/2018).

Pernyataan itu disampaikan Hasto menyikapi pernyataan Mahfud MD, pernah dihubungi sejumlah pihak seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengenai namanya final menjadi cawapres Jokowi.

Romahurmuziy diketahui hanya melempar pernyataan bahwa calon pendamping Jokowi berinisial M. Dia tidak menyebut nama Mahfud MD.

Sebelum pengumuman resmi oleh Presiden Jokowi, sejumlah persiapan telah dilakukan Mahfud mulai dari menjahit baju putih hingga menyerahkan data tidak pailit ke PN Sleman.

Tapi akhirnya, Jokowi menyatakan setelah atas pertimbangan dan persetujuan seluruh partai pendukung, dia memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres 2019.

Hasto mengatakan Jokowi memang minta sejumlah orang bersiap. Hal itu dianggap perlu sebab perlu banyak opsi sebelum menentukan pemimpin negara.

“Kemudian ada plus minus setiap calon itu sejak awal disadari tapi ini satu kesatuan, Presidennya Pak Jokowi dan wakil presiden membantu tugas,” ucapnya.

Oleh sebab itu, dia turut membantah tudingan Mahfud mengenai permintaan Ma’ruf Amin kepada Nadhlatul Ulama mengenai ancaman kepada Jokowi.

“Enggak ada ancam mengancam, apalagi lihat sosok Kiai Ma’ruf itu pengayom. Beliau selama satu tahun bersama Pak Mahfud MD di BPIP,” tuturnya.

Hasto mengatakan tindakan Mahfud itu sangat manusiawi. Tapi, Hasto mengatakan publik harus melihat dari sisi mekanisme penunjukan cawapres oleh Jokowi.

“Sebelum Pak Jokowi mengumumkan kan itu harus didahului dengan pertemuan para ketua umum. Inilah yang sering kali tidak dilihat. Akan jadi persoalan kecuali sudah ditetapkan sebagai calon kemudian dibatalkan,” kata Hasto.

Dia menambahkan saat itu belum ada soal penetapan cawapres. (goek)