Pansus DPR Minta KPK Tak Hanya Bongkar Kasus Pengadaan Barang di Pelindo II

pdip-jatim-rieke-fraksi-pdipJAKARTA – Sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Para anggota Pansus meminta KPK untuk membongkar berbagai dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II.

“Kita minta dan dukung KPK untuk membongkar berbagai persoalan di Pelindo II, tidak hanya soal pengadaan barang saja,” kata Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis siang.

Menurut Rieke, berbagai dugaan korupsi yang dimaksud misalnya, terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), yang diperpanjang sebelum masa kontraknya habis.

Selain itu, menurut Rieke, terkait pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru, yang pembangunannya menggunakan pendanaan dalam jumlah besar.

Dalam pertemuan dengan Pimpinan KPK, anggota Pansus Pelindo II juga menyerahkan beberapa dokumen yang dinilai dapat membantu penyidikan KPK. Sebagian dokumen tersebut, menurut  Rieke, berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo yang menerima kedatangan anggota Pansus Pelindo II mengatakan, KPK akan mempelajari berbagai laporan dan dokumen yang diserahkan hari ini.

Menurut dia, beberapa laporan yang diterima terkait kasus perpanjangan kontrak JICT, pembangunan terminal di Koja, dan Terminal Peti Kemas di Kalibaru.

“Kita pelajari dulu, kita terima dokumennya, jadi kita lakukan penyelidikan. Kemudian, nanti kalau memang ada alat buktinya, kita akan gabungkan dengan penyidikan yang sedang berjalan,” kata Agus.

Saat ini, KPK tengah menelusuri kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Direktur PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

Dalam kasus ini, RJ Lino diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan perusahaan HDHM dari China, terkait pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada 2010. (kompas)