Meski Belum Sempurna, PDIP Apresiasi Penggunaan Sipol

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi KPU terkait kewajiban partai politik (parpol) meng-input data ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebelum mendaftar ke KPU.

Menurut Hasto, hal tersebut membuat parpol harus mengintegrasikan seluruh data pemilunya ke dalam sipol.

“Kami apresiasi dengan adanya sipol memungkinkan untuk mengintegrasikan seluruh data pemilu yang harus dilengkapi parpol,” kata Hasto di kantor KPU, kemarin.

Meski demikian, sebut Hasto, penggunaan sipol belum sempurna dan masih memiliki sejumlah kekurangan. Kelemahan pertama, penginputan data keanggotaan dan kepengurusan parpol di Papua dan Papua Barat masih sulit.

Menurutnya, dari proses sipol yang ada, pihaknya melihat Papua dan Papua Barat proses e-KTP terutama identifikasi terhadap nomor identitas kependudukan (NIK) belum sepenuhnya berjalan baik.

“Sehingga kondisi ini menyebabkan pengisian sipol menjadi kurang sempurna. Ttapi kami berjuang keras dan akhirnya syarat-syarat itu dapat kami penuhi,” ujarnya.

Kedua, sipol belum mengakomodasi bagaimana jika pengurus nasional yang berdomisili di Jakarta ditugaskan ke daerah. Pasalnya domisili kepengurusan kurang diperhatikan dalam sipol karena adanya NIK yang sifatnya tunggal.

Juga adanya temuan data kecamatan yang tidak lengkap. Misalnya di Kecamatan Kretek, Bantul, di situ ada lima kelurahan yang namanya tidak ada dalam aipol karena pemekaran desa. Menurut Hasto, hal itu perlu disempurnakan.

Persoalan lain, yakni akses internet di mana masih ada daerah yang sulit mengakses. Sehingga para pengurus harus meng-input data-data parpol di ibu kota provinsi agar cepat selesai.

PDIP, tambah Hasto, mempunyai sistem yang namanya jarek atau jaringan kader dan E-KTA sehingga semua data anggota sudah online. Pada Pemilu 2014, prosesnya mudah karena PDIP hanya mencover data-data parpol ke excel.

“Softfile kita serahkan ke KPU dan KPU yang memasukkan kepada sistem. Kalau di sini kendalanya, kami harus memasukkan satu orang per-orang sehingga proses KTA-nisasi itu seperti berulang kembali. Itu yang menjadi kendala dan kami juga mengusulkan perbaikan dari KPU,” tuturnya. (goek)