Menteri Lepas Atribut Parpol karena Tantangan Pemerintah Lebih Berat

pdip jatim - jokowi - tim transisiJAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi menghadapi tantangan besar untuk mengubah kondisi bangsa selama lima tahun ke depan. Itu salah satu alasan, mengapa para menteri di kabinet Jokowi-JK diharuskan melepas atribut parpol saat menjabat nanti.

Menurut Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, para menteri Jokowi-JK akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, karena rakyat mengharapkan adanya perubahan. “Jadi skala prioritas dari wacana kebijakan itu adalah menciptakan kabinet yang efektif dan siap bekerja untuk kepentingan rakyat,” jelas Hasto di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Selasa (12/8/2014).

Dia menguraikan, persoalan yang harus dihadapi seperti masalah fiskal jatuh tempo yang mencapai Rp 87 triliun, lalu utang luar negeri Rp 3.000 triliun defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran juga menjadi masalah yang butuh penyelesaian konkret.

Baca juga: Jokowi Ingin Menterinya Nanti Lepas dari Parpol

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu menambahkan, kebijakan soal menteri harus lepas jabatan di parpol menjadi hak penuh Jokowi. Namun sebagai tim pengusung, katanya, semua parpol koalisi nantinya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu.

“Jadi nanti kami akan bicarakan dengan Jokowi dulu, sebab ini kebijakan mendasar,” ujar Hasto.

“Namun kembali lagi, bagaimana arsitektur kabinet kedepannya, sepenuhnya itu menjadi kewenangan Jokowi, saya tidak bisa memberikan tanggapan banyak soal kebijakan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Tim Transisi terus bergerak cepat. Selain menyiapkan program kerja dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, tim tersebut menyusun kriteria menteri yang akan membantu presiden terpilih Jokowi.

Akbar Faizal yang juga Deputi Tim Transisi mengatakan, ada tiga kriteria atau persyaratan utama untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet yang dipimpin Jokowi-Jusuf Kalla. Yakni, berani bersikap, bersih, dan kompeten. “Ini yang menentukan,” jelasnya.

Di antara tiga kriteria itu, yang paling utama ialah berani bersikap. Hal tersebut sesuai dengan instruksi yang telah diberikan Jokowi kepada Tim Transisi. Soal kemungkinan menteri dari kalangan profesional, dia menuturkan bahwa partai politik sebenarnya juga memiliki banyak kader dari kalangan profesional.

“Namun, yang menjadi prioritas bukan sosok orangnya, tapi mau atau tidak dalam mengambil sikap,” ujar politisi Nasdem itu.

Dia kembali menandaskan bahwa tim hanya mendesain kriteria. Untuk urusan penunjukan menteri, semua tetap diserahkan kepada Jokowi sebagai presiden terpilih. Selain kriteria menteri, pada akhir September nanti, Tim Transisi menyerahkan berbagai usul program kebijakan pemerintah. (pri/*)