Menteri Kabinet Kerja Jokowi Output-nya Jelas

pdip-jatim-eva-k-sundari-01JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menegaskan, kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini suasananya dinamis dan outputnya jelas. Dia tak sependapat dengan adanya anggapan bahwa Presiden Jokowi kurang baik dalam mengatur menteri-menterinya.

“Bagaimana memimpin, ini soal gaya kepemimpinan saja. Pak Jokowi kabinetnya dinamis tapi output jelas,” ujar Eva, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Legislator DPR RI asal dapil 6 Jawa Timur ini menjelaskan, dalam kepemimpinan di pemerintahan, yang pasti adalah hasil kinerja yang berdampak pada rakyat.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi yang masih awal 1,5 tahun sudah memberikan hasil yang terlihat bagi rakyat Indonesia.

“Dalam kepemimpinan yang terpenting kinerja, output dan syukur dampak. Meski masih 1,5 tahun, ada dampak terhadap pemerataan ke luar Jawa dan Indonesia Timur. Pembangunan infrastruktur terdongkrak untuk memperbaiki daya saing,” ungkapnya.

Dia mengakui, PDI Perjuangan merupakan partai yang paling banyak dan gencar melayangkan kritik terhadap pemerintahan Presiden SBY kala itu. Sebab, saat itu PDI Perjuangan memosisikan diri di luar pemerintahan.

Sementara itu, sebanyak 30 kementerian era pemerintahan Jokowi telah mendeklarasikan diri sebagai zona integritas atau bebas korupsi. Jumlah tersebut meningkat ketimbang zona bebas korupsi yang dibangun di masa pemerintahan sebelumnya.

“Di akhir pemerintahan Pak SBY, baru ada empat kementerian yang mencanangkan zona integritas,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di kantor Sekretariat Kabinet, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2016).

Saat ini, tinggal empat kementerian yang belum menyatakan zona bebas korupsi, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Di tingkat lembaga negara nonkementerian, Yuddy mengakui, di awal pemerintahan Joko Widodo hanya empat yang menegaskan diri sebagai zona bebas korupsi. Tapi sekarang jumlahnya bertambah menjadi 30 lembaga pemerintah nonkementerian. (goek/*)