Legislator DPRD Jatim Sepakat Bentuk Pansus Tambang Pasir Liar

pdip jatim - tambang pasir besi lumajangSURABAYA – Kalangan legislator DPRD Jawa Timur bersepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut tambang pasir ilegal, khususnya di Lumajang. Apalagi, penambangan pasir di Lumajang mengakibatkan aktivis lingkungan, Salim Kancil terbunuh dan Tosan terluka parah.

Pembentukan pansus dinilai penting karena masalah penambangan pasir seperti di Lumajang, sangat kompleks. Bukan hanya memicu konflik sosial, melainkan juga masalah pendapatan daerah, keamanan, perizinan, dan lingkungan hidup.

“Kita sepakat membentuk pansus, agar semua menjadi jelas dan terungkap semua fakta yang melatarbelakangi peristiwa di Selok Awar Awar, Pasirian, yang mengusik rasa perikemanusiaan ini,“ kata Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi SH MHum, usai rapat paripurna, Senin (5/10/2015).

Menurut Kusnadi, peristiwa tersebut tidak saja mendapat perhatian kalangan anggota dewan, tapi juga Gubernur Jatim. Gubernur Soekarwo, ungkapnya, sangat mendukung adanya Pansus DPRD agar bisa diambil langkah-langkah tepat, sehingga peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi.

“Pak Gubernur tadi sudah berbicara banyak dengan para pimpinan dewan, beliau mendukung pansus. Tadi juga ditegaskan dukungan beliau dalam rapat paripurna sebelum pembacaan Nota Keuangan RAPBD 2016,“ ungkap legislator yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Sembilan legislator dari daerah pemilihan Jember-Lumajang (dapil 4) di DPRD Jawa Timur sebelumnya mendesak terbentuknya pansus untuk mengusut tambang pasir liar. Pembentukan pansus dinilai sangat dibutuhkan karena masalah penambangan pasir, khususnya di Lumajang, sangat kompleks dan bukan hanya memicu konflik sosial, melainkan juga masalah pendapatan daerah, keamanan, perizinan, dan lingkungan hidup.

“Melalui pansus, semua penambangan ilegal di seluruh Jatim akan dievaluasi,” kata Umar Bashor, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga dari Dapil 4.

Menurut dia, kasus itu mengemuka di tengah masa transisi pelimpahan masalah tambang dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang ini menjelaskan, kasus penambangan pasir di Lumajang sangat komplek dan sistematis. Bahkan, dia menduga melibatkan aparat keamanan dan pemerintah setempat.

Dia meyakini, kerugian negara akibat penambangan ilegal sangatlah besar. Hanya, dia mengakui, sampai sekarang belum pernah ada audit tentang kerugian negara akibat penambangan ilegal di sepanjang pantai selatan Jember-Lumajang, termasuk Selok Awar Awar.

“Tambang ilegal ini mengakibatkan kerugian negara yang besar sekali. Bayangkan, dari hasil pajak galian C atau pasir saja, Lumajang bisa memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) kisaran Rp 3 miliar/tahun. Apalagi hasil tambang pasir besi seperti di Selok Awar Awar,“ urainya.

Umar Bashor menambahkan, kawasan Jember-Lumajang memiliki banyak daerah yang berpotensi mengandung pasir besi selain di Selok Awar Awar. Yakni Paseban, Kunir dan Puger.

Oleh karena itu, dia menilai penertiban penambangan liar di Lumajang dan Jember sangat penting. “Semua daerah itu berpotensi tambang pasir besi dan rawan konflik,“ pungkasnya. (guh)

foto: villagerspost