Kurikulum 2013 Layak Dievaluasi

pdip jatim - agatha retnosariSURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari sepakat dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah soal kurikulum 2013. Agatha mengatakan, pada saat melakukan reses 25 – 30 November 2014 lalu, dirinya mendapatkan banyak masukan dan keluhan dari guru swasta yang mengaku tidak mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Dinas Pendidikan di masing-masing kota/kabupaten.

Terkait dengan kurikulum 2013, Agatha minta ketegasan pemerintah untuk segera memutuskan. Jika seperti sekarang ini, dikhawatirkan guru dan wali murid akan bingung.

“Jika memang masih menggunakan atau memberikan kebebasan kepada sekolah apakah tetap menggunakan kurikulum 2013 atau 2006 bisa membuat bingung. Apalagi ini sudah semakin mendekati akhir tahun ajaran,” ujar Agatha, Kamis (11/12/2014).

Menurutnya, kurikulum 2013 bisa saja diterapkan, namun dengan catatan penerapannya dilakukan di kelas kecil dengan jumlah maksimal 20 – 25 siswa. Hal ini sangat penting, karena dalam kurikulum 2013, peran guru sangat penting, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap proses dari siswa.

Kelas kecil seperti ini, tegas Agatha, sangat jarang ditemui di sekolah, karena sebagian besar sekolah di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya dalam satu kelas masih berkisar diatas 30 siswa.

“Jika tetap ingin menggunakan kurikulum 2013 pastikan dulu jumlah siswa per kelasnya. Karena keterbatasan guru, tidak mungkin bisa maksimal mengawasi semua proses yang dilakukan siswa,” cetus kader PDI Perjuangan ini.

Persoalan lain yang dihadapi para guru dan wali murid, adalah soal buku kurikulum 2013 yang sampai sekarang masih mengalami kendala dalam hal distribusi.

Dia juga berharap agar persoalan kurikulum 2013 tidak dibawa ke ranah politik, karena ini akan membuat situasi di dunia pendididikan menjadi tidak kondusif. Terlebih lagi, kabarnya Dinas Pendidikan Jawa Timur sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 213 miliar untuk kurikulum 2013.

“Langkah yang adil adalah Dinas Pendidikan mendengarkan keluhan dan aspirasi dari guru serta wali murid. Jika ingin membuat keputusan, jangan sampai merambah di ranah politik,” pungkasnya. (rad)