Kontras: Ada 3 Langkah Jokowi – JK Selesaikan Kasus HAM

patung korban lumpur lapindoSURABAYA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya menilai visi dan misi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memiliki komitmen untuk penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Koordinator Divisi Monitoring dan Dokumentasi Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir berharap dalam penyelesaian persoalan HAM, harus sejalan dengan prinsip hak dan korban yang sudah tertuang dalam aturan hukum nasional maupun internasional.

Menurut Fatkhul, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, yakni meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum demi terselenggaranya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam artian, Jaksa Agung harus menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan dan penuntutan, hingga proses pengadilan HAM ad hoc.

“Terkait hal ini, Joko Widodo harus berani mengeluarkan keputusan presiden,” ujar Fatkhul Khoir, Jumat (5/9/2014).

Langkah kedua adalah mewujudkan keadilan retroratif melalui upaya pemulihan harkat dan martabat kehidupan para korban. Dan, yang terpenting adalah pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla harus menjamin adanya pencegahan keberulangan di masa mendatang melalui penghapusan kebijakan yang diskriminatif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

Sementara itu, terkait persoalan HAM yang terjadi di Jawa Timur, Fatkhul Khoir menerangkan ada beberapa hal yang harus diprioritaskan, seperti kasus Syiah Sampang dan lumpur Lapindo.

Fathkul Khoir mengatakan, jamaah Syiah Sampang yang sampai saat ini masih tinggal di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo membutuhkan kepastian serta jaminan keamanan dan keadilan dari pemerintah.

Sedangkan soal kasus lumpur Lapindo, selain penyelesaian dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, Jokowi juga harus berani membuka kembali kasus lumpur Lapindo. Kontras Surabaya sendiri memastikan akan mengawal kontrak politik yang ditandatangani Joko Widodo tentang penyelesaian lumpur Lapindo.

“Kontrak politik itu adalah sebagai sebuah upaya yang harus tetap kita kawal bersama,” pungkas Fatkhul Khoir. (ovie)