Kompak Minta Perpanjangan Waktu Pembahasan Raperda

pdip jatim - paripurna dprd jatim 020315SURABAYA – Empat dari 5 komisi di DPRD Jawa Timur mengajukan penambahan waktu untuk pembahasan Raperda. Hal ini terungkap pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang mengagendakan Laporan Pimpinan Komisi/Balegda terhadap Raperda Inisiatif DPRD.

“Sesuai hasil diskusi dengan Biro Hukum Sekretariat Povinsi Jawa Timur, Ketua Peradi Jawa Timur maupun tenaga ahli, masih perlu dilakukan pengkajian ulang beberapa pasal dalam Raperda tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Sehingga perlu penambahan waktu untuk pembahasannya sampai akhir Maret,“ kata Islan Gatot Imbata, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi juru bicara Komisi A di gedung DPRD Jatim, kemarin.

Selain Komisi A, Komisi B juga minta penambahan waktu pembahasan untuk pembahasan Raperda Perlindungan Petani. Menurut Komisi B masih banyak poin krusial yang membutuh banyak diskusi dan pembahasan yang mendalam baik dengan SKPD, para stakeholder maupun pemerintah pusat. Dengan masih banyaknya materi yang perlu dikaji dan dibahas, maka, senada dengan komisi A, pembahasan Raperda Perlindungan Petani diperpanjang sampai 30 April 2015.

Sementara itu, Komisi C, yang mengajukan Inisiatif Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, juga minta penambahan waktu pembahasan raperda. Komisi C juga belum bisa menuntaskan pembahasan Raperda tersebut seiring berkembangnya pemikiran materi Raperda.

Hal yang sama juga dilakukan Komisi E yang mengajukan inisiatif Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Pembahasan Raperda tersebut masih memerlukan banyak materi bahasan dan konsultasi dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun Provinsi.

“Komisi E masih perlu sosialisasi dan public hearing, perlu info tentang pengaturan retribusi dari Depkeu, Konsultasi dengan Depdagri tentang Kewenangandari Perda Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu juga perlu sinkronisasi dengan stakeholder terkait arsip khusus seperti rekam medic, arsip digital, kesejarahan dan lain lain,“ terang Agatha Retnosari, anggota Fraksi PDIPerjuangan yang juga anggota Komisi E, usai rapat paripurna.

Oleh karena minta penambahan waktu pembahasan, imbuh Agatha, jadwal yang sudah disepakati akan diatur kembali. Tapi hal tersebut masih menunggu jawaban pihak eksekutif yang direncanakan pekan depan. (guh)