Komisi III: Jangan Pilih Pimpinan KPK Anti-Sistem Seperti Anarko

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menuturkan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini kerap menentang keputusan politik negara.

Ia menilai sikap pimpinan KPK belakangan justru inkonstitusional dan memiliki pola pikir yang anti-sistem seperti kelompok anarko.

“Jangan sampai kita memilih KPK yang model dan cara berpikirnya anarko. Anarko itu anti sistem. Anarkis itu perbuatannya. Cara berpikirnya anti sistem,” ujar Masinton dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

“Ini cara berpikir teman-teman KPK ini sudah anarko, bertindak inkonstitusional menentang keputusan negara,” ucapnya.

Contohnya, kata Masinton, pimpinan KPK menolak menjalankan rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Pansus Angkat KPK yang dibentuk DPR.

Kemudian ia juga menyinggung soal penolakan pimpinan KPK terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Sementara, kata Masinton, seluruh institusi negara harus tunduk pada keputusan politik negara yang dihasilkan oleh DPR maupun Presiden. Ia pun berharap pimpinan KPK periode ke depan tidak menentang apapun keputusan politik negara.

“Kita tidak ingin pimpinan KPK seperti ini. Bisa dibayangkan kalau semua institusi negara pelaksana UU menantang keputusan negara, menantang rencana maupun keputusan politik negara, baik DPR maupun Presiden,” kata Masinton.

“Nah jangan sampai kesusupan yang seperti ini,” tambahnya.

Usai menggelar rapat dengan pansel Capim KPK, Komisi III kemudian menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023.

Adapun 10 Capim KPK yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test):

1. Alexander Marwata (Komisioner KPK)

2. Firli Bahuri (Anggota Polri)

3. I Nyoman Wara (Auditor BPK)

4. Johanis Tanak (Jaksa)

5. Lili Pintauli Siregar (Advokat)

6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan (Dosen)

7. Nawawi Pomolango (Hakim)

8. Nurul Ghufron (Dosen)

9. Roby Arya Brata (PNS Sekretariat Kabinet)

10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)

sumber: Kompas