oleh

Kinerja Pemprov Jatim Tertinggi, Bagus: Harus Diimbangi Peningkatan Kinerja

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Ida Bagus Nugroho mengatakan, prestasi kinerja tertinggi pemerintah daerah yang diterima Pemprov Jatim dari Kementerian Dalam Negeri, harus tetap diimbangi dengan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

“Justru prestasi itu menjadi penyemangat pemprov untuk lebih dan lebih lagi dalam pembangunan Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan di Jawa Timur, dan khususnya dalam masa pandemi ini penanganan secara serius dan menyeluruh terhadap Covid-19,” kata Bagus, kemarin.

Sebelumnya, Pemprov Jatim meraih prestasi kinerja tertinggi atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)  tahun 2019 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah (LPPD) tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri.

Prestasi ini menjadi kado bagi Pemprov Jatim jelang HUT ke-75 tahun, pada 12 Oktober mendatang. Adapun skor yang diraih yakni sebesar 3,4144 sehingga Jatim berhak atas predikat sebagai Provinsi dengan status kinerja sangat tinggi.

“Prestasi harus tetap diimbangi dengan peningkatan kinerja,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan Jatim ini.   

Bagus mengatakan, apapun namanya prestasi itu, apabila pertumbuhan dan perkembangan Covid di Jatim tidak kunjung selesai atau berkurang tentu akan dapat mengurangi prestasi itu sendiri.

Terlebih, Jawa Timur masuk dalam sembilan provinsi prioritas penanganan Covid-19 yang dimana saat ini telah berhasil bebas dari zona merah.

“Disatu sisi, masalah sosial penanganan covid di Jawa Timur ini Ibu Gubernur harus benar-benar memerintahkan seluruh OPD nya untuk terlibat langsung dalam penanganan Covid-19. Bahwa tanggung jawab ini bukan hanya di pundak eksekutif, tapi kita pun di legislatif juga sama-sama ikut dalam penanggulangan Covid-19 tersebut,” katanya.

Untuk mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik lagi, dia juga memberikan sejumlah evaluasi terkait beberapa hal yang ditemuinya saat di lapangan. Pertama, saat di desa dan daerah, rerata ia masih menjumpai minimnya protokol kesehatan yang dijalankan masyarakat.

“Kedua, penanganan dampak sosial yang diakibatkan pandemi ini, banyak masyarakat di Jawa Timur yang berharap bantuan sosial dari Pemprov yang sudah selesai per Juli kemarin itu bisa dirasakan sampai Desember,” beber politisi asal Nganjuk ini.

Dia juga menilai, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota terkadang tidak nyambung. Untuk itu, pihaknya berharap, hal tersebut dapat di tindaklanjuti agar terwujud Jawa Timur yang lebih baik lagi. (dhani)

rekening gotong royong