KIH Desak Pemerintah Audit Migas Secara Menyeluruh

pdip jatim - para sekjen partai KIHJAKARTA – Para sekjen partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. KIH juga minta pemerintah melakukan audit migas secara menyeluruh.

Menurut Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pemerintah harus terus-menerus melakukan efisiensi di sektor migas dan secara stimultan melakukan audit menyeluruh termasuk audit Petral. “Secepatnya juga minta Pertamina menggunakan seluruh minyak mentah produksi nasional agar diolah dengan kilang-kilang dalam negeri,” tandas Hasto Kristiyanto di bekas markas pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014).

Selain Hasto, hadir juga Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Hanura Dossy Iskandar, Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella (diwakili Willy Aditya), Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Anur Rofiq, serta Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rully Sukarta.

Hasto menambahkan, KIH itu juga minta masyarakat bisa sabar terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi. Pengalihan subsisi dari kenaikan BBM, ujarnya, diharapkan bisa dalam bentuk penguatan sektor produksi rakyat melalui koperasi, perbaikan rumah-rumah kumuh milik rakyat, pembuatan saluran irigasi pertanian.

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, ujarnya, sebagai keputusan yang sulit, tidak populer dalam awal pemerintahan Jokowi. “Tapi, jadi satu kesatuan kebijakan untuk mendorong reformasi struktural perekonomian nasional,” katanya.

Sebagai kompensasinya, masyarakat miskin akan mendapatkan akses kesejahteraan sosial melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Ada pula program subsidi kepada petani, nelayan, dan fasilitas publik.

Sementara, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyatakan keyakinannya, bahwa siapapun presiden yang menjabat saat ini bakal menaikkan harga BBM subsidi. “Tidak ada pilihan kecuali mengalihkan subsidi. Ini sebagai langkah maju untuk memperbaiki tata ekonomi kita dan tata fiskal kita untuk yang akan datang,” katanya. (pri/*)