Ketua Umum TMP: PDI Perjuangan Utamakan Kaderisasi

JAKARTA – Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mengapresiasi keberanian PDI Perjuangan (PDIP) mengusung kader di hampir semua wilayah dalam Pilkada 2018. Menurut dia, itu merupakan wujud kemenangan rakyat dan kemenangan PDIP yang merupakan partai kader.

“Keberanian PDIP mengusung kadernya di hampir semua wilayah menunjukkan bahwa PDIP telah menjalan-kan fungsi kepartaian dengan baik,” kata Maruarar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan kaderisasi di PDIP tidak pernah instan karena seseorang selalu melewati proses panjang sebelum dicalonkan menjadi kepala daerah.

Maruarar mencontohkan bagaimana PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya Ganjar menjadi ­anggota DPR dua periode.

Lalu, Djarot Saiful Hidayat yang diusung jadi cagub Sumut, sebelumnya Wali Kota Blitar, anggota DPR, dan Wakil Gubernur DKI. Bahkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga berproses dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan kemudian menjadi presiden.

Maruarar mengatakan dirinya sebagai kader PDIP bangga dengan keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengusung kader PDIP di Pilkada 2018.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung sebelumnya menhyatakan bersyukur karena pelaksanaan pilkada yang digelar serentak di 171 daerah pemilihan, Rabu (27/6) lalu, berlangsung dengan aman, tenteram, dan baik.

“Mudah-mudahan sampai dengan nanti perhitungan real count di KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan penetapan itu berjalan dengan baik,” kata Pramono kepada wartawan usai menjadi pembicara kunci dalam Leadership Talk yang digelar di Auditorium Sukadji Ranuwiharjo, Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MM FEB UGM), Yogyakarta, Sabtu (30/6).

Mantan Sekjen PDIP ini berharap, pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan proses lanjutannya hingga penetapan pemenang di KPU itu nantinya akan menjadi proses pendewasaan demokrasi bagi bangsa Indonesia.

Dia menegaskan, Pilkada Serentak 2018 ini adalah forum demokrasi dan rakyat sudah menentukan pilihannya pada pilkada tersebut. Pilihan itu harus dihormati oleh siapapun. “Kalau masih ada ketidakpuasan ada outlet-nya yaitu menggugat ke Mahkamah Konstitusi,” terang Pramono Anung. (goek)