Ketua DPRD: Pemkot Harus Segera Buka Jalan Kenari

Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji

SURABAYA – DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota segera mengembalikan fungsi Jalan Kenari sebagai fasilitas umum (fasum) jalan. Sebab, jalan di kawasan Simpang Dukuh itu sangat penting sebagai akses alternatif jika di depan Grahadi ada unjukrasa atau ada acara lain yang membuat Jalan Gubernur Suryo macet.

“Pemkot sebenarnya punya kewenangan menjebol pagar penutup jalan itu, untuk difungsikan kembali sebagai jalan alternatif. Misalnya kalau ada upacara, atau ada aksi demo di depan Grahadi, Jalan Kenari itu bisa jadi jalan alternatif,” tandas Armuji, Ketua DPRD Kota Surabaya, Rabu (26/11/2014).

Menurut Armuji, desakan ini disampaikan karena sampai sekarang belum ada kejelasan soal status Jalan Kenari. Padahal, DPRD Surabaya sudah membentuk pansus angket Jalan Kenari. Hasil pansus angket yang sudah diparipurnakan itu merekomendasikan Jalan Kenari dikembalikan sebagai jalan umum.

“Pemkot katanya juga sudah minta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa pengambilalihan Jalan Kenari. Tapi mana, sampai sekarang kok ndak ada kelanjutannya. Progresnya seperti apa di KPK, itu kita juga belum tahu,” ujar pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Seperti diketahui, Jalan Kenari kini dikuasai PT Sentral Tunjungan Perkasa (STP). Pemkot dan DPRD Surabaya terus berupaya merebut kembali aset negara tersebut untuk dikembalikan ke fungsi semula sebagai jalan umum.

Jalan di kawasan Simpang Dukuh itu sebelumnya bukan menjadi hak milik PT STP, tapi milik pemkot yang digunakan untuk fasilitas umum.

Pun demikian dengan persoalan Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Armuji mendesak segera ada action dari Wali Kota Tri Rismaharini untuk mengambil alih aset pemkot tersebut. Action itu sebagai tindak lanjut rekomendasi yang sduah dikeluarkan Panitia Khusus Hak Angket YKP DPRD Kota Surabaya.

“Soal YKP katanya juga sudah dilaporkan ke KPK. Tapi sampai sekarang kok tidak ada action untuk menindaklanjuti kasus itu. Sepertinya pemkot tidak serius, padahal legislatif sudah membuat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemkot,” katanya. (pri)