Ketimpangan Sosial di Jatim Sudah Lampu Kuning

pdip jatim - ilustrasi ketimpangan sosialSURABAYA – Persoalan ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan sosial masih menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Kedua masalah disparitas itu diungkapkan Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pemandangan umum atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2014 di DPRD Jatim, Selasa (7/4/2015).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sujarwo Arkat mengatakan, kesenjangan wilayah yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson di Jawa Timur pada lima tahun terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakin membaik. Pada tahun 2014 kembali terjadi penurunan menjadi 112,69.

“Meski sudah membaik, namun angka di tahun 2014 ini masih lebih buruk dibanding tahun 2012,” kata Sujarwo.

Pada sisi ketimpangan sosial, urainya, Jawa Timur juga masih didera masalah yang tak kunjung selesai. Pada tahun 2013, indeks gini di provinsi ini ada pada angka 0,36. Pada tahun 2014, angka indeks gini justru naik menjadi 0,40.

“Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Jawa Timur justru menuju ke arah ketidak-adilan sosial,” ujarnya.

Dia menambahkan, angka ketimpangan sosial menurut pendapatan versi Bank Dunia juga menunjukkan ketimpangan sosial yang makin besar. Berdasarkan ukuran Bank Dunia, jika yang distribusi pengeluaran penduduk berkategori 40 persen terbawah adalah kurang dari 17 persen, maka wilayah itu dinyatakan memiliki ketimpangan pemerataan pendapatan yang tinggi.

“Nah, dari tahun ke tahun, sejak 2011, proporsi distribusi pendapatan 40% kalangan bawah terus merosot. Mulai dari angka 21,09 di tahun 2011, menjadi 20,15 di tahun 2012, kemudian 19,82 di tahun 2013 dan akhirnya pada angka 17,18 di tahun 2014. Angka ini sudah hampir melewati batas toleransi, yaitu 17 persen. Artinya, ketimpangan soial di Jawa Timur sudah pada lampu kuning,” tandasnya.

Sebaliknya, tambah Sujarwo, persentase kelompok yang mempunyai pendapatan berkategori pendapatan 20 persen ke atas sejak tahun 2011 ini terus saja meningkat. Mulai dari angka 40,34 % di tahun 2011 hingga menjadi 47,66 persen di tahun 2014.

“Ini sungguh mengkhawatirkan. Rakyat kecil mendapat kue kesejahteraan yang makin lama makin minim. Kami mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah provinsi,” katanya.

Persoalan ketimpangan ini menjadi bagian yang disorot Fraksi PDI Perjuangan tentang indikator kinerja utama. Persoalan lain yang mendapat perhatian fraksi, di antaranya persentase pertumbuhan ekonomi, soal pengangguran, persentase penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia.

Soal penduduk miskin, sebut Sujarwo, meski target persentase penduduk miskin pada tahun 2014 telah sesuai target RPJMD, namun angkanya masih jauh di bawah rata-rata nasional. Pada September 2014, persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 12,28 persen. Padahal, secara nasional, persentase penduduk miskin tinggal 10,96 persen.

“Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur juga adalah yang terbesar se-Indonesia. Jumlahnya mencapai 4,74 juta jiwa. Di wilayah pedesaan, jumlah penduduk miskin yang terbesar juga ada di wilayah Jawa Timur, yaitu sebesar 3,21 juta jiwa,” ungkapnya.

Sedang soal pengangguran, angka pengangguran terbuka pada Agustus 2014 ini juga lebih besar dibanding pada bulan yang sama tahun 2012. Atau naik sejumlah 16.000 dari 826,8 ribu menjadi 843,49 ribu.

“Tren tersebut cukup mengkhawatirkan. Dan yang juga mengkhawatirkan adalah naiknya jumlah pekerja tidak penuh yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Jumlah pekerja tidak penuh ini naik dari 6,39 juta di bulan Agustus 2012 menjadi 6,48 juta di bulan yang sama tahun 2014,” ujarnya. (pri)