Ketidakhadiran Pemerintah Sumber Masalah PRT

pdip jatim - sharief rachmat perwalu saudiJEDDAH – Politisi PDI Perjuangan Sharief Rachmat yang juga aktivis TKI menganggap wajar timbulnya pro dan kontra atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan menghentikan penempatan PRT (Pekerja Rumah Tangga) ke luar negeri. Di sisi lain, Sharief menduga ada informasi yang diterima Presiden Jokowi soal TKI tidak secara utuh.

“Tidak tepat menyalahkan TKI yang berprofesi sebagai PRT sebagai sumber masalah dan merendahkan harga diri serta martabat bangsa. Sebenarnya, kerap timbulnya masalah TKI di sektor PRT dan berakibat merendahkan harga diri serta martabat bangsa berawal dari ketidaktegasan dan ketidakhadiran pemerintah selama ini dalam melakukan advokasi terhadap TKI,” tandas Sharief, Minggu (15/2/2015).

Pernyataan Sharief sebagaimana rilisnya kepada Infokom PDI Perjuangan Jawa Timur itu untuk menyikapi permintaan Jokowi kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuat road map waktu penghentian pengirim PRT ke luar negeri. Permintaan Jokowi itu disampaikan dalam pembukaan Kongres Partai Hanura di Solo, Jumat (13/2/2015).

Seharusnya, tambah Sharief, pemerintah menengok Negara Philipina yang warganya juga banyak bekerja di luar negeri menjadi PRT, tetapi mereka dihargai dan dihormati. “Hal ini disebabkan pemerintahnya hadir di tengah–tengah mereka, tanggap dan tidak ada jarak di antara mereka khususnya para perwakilan negara di luar negeri,” sambungnya.

Secara fakta, lanjut dia, pemerintahlah yang bertanggung jawab atas hal ini. Sebab, WNI yang menjadi PRT ke luar negeri karena dalam keadaan terpaksa serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Sedang di dalam negeri sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Kalaupun ada, gaji yang didapat sangatlah kecil,” ujarnya.

PDI Perjuangan, jelas Sharief, sangat mengapresiasi para WNI yang bekerja di luar negeri. Dia berpendapat, PRT sebagai pahlawan karena rela dan berkorban dengan penuh resiko bekerja di luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di tanah air.

“Disamping itu mereka berjasa pula terhadap negara,” lanjut Sharief, yang akan mengakhiri tugasnya sebagai Ketua Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia pada April 2015.

Dia menyambut baik niat baik Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penempatan PRT ke luar negeri. Sebagai kepala negara, terang Sharief, Jokowi tidak ingin melihat warganya terus menerus dianggap sebelah mata oleh bangsa lain.

“Dan ini sebenarnya menjadi tamparan bagi kementerian terkait karena kurang tanggap dalam menuntaskan masalah TKI sehingga berimbas terhadap harga diri serta martabat bangsa,” tegasnya.

Pihaknya mendukung rencana Presiden Jokowi, tapi dia juga mendesak pemerintah untuk menjamin lapangan pekerjaan bagi warganya yang bekerja di luar negeri. Tanpa adanya jaminan lapangan pekerjaan di dalam negeri, imbuhnya, tentu mereka akan tetap bekerja ke luar negeri.

Dia mencontohkan di Arab Saudi, meski diberlakukan moratorium, masih banyak WNI yang masuk ke Arab Saudi untuk bekerja dengan berbagai cara.

“PRT bukan untuk dihina, tetapi dilindungi dan dihargai atas jasanya. Elit bangsa ini sangat hebat dalam membuat kebijakan dan peraturan, tetapi tidak diimbangi dengan monitor serta antisipasi, sekaligus bertentangan dengan sikon lapangan,” ucapnya. (pri)