JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, kepemimpinan di PDI Perjuangan bukan diukur dari survei. Tapi dari komitmen ideologi, kesejarahan, kerja kepartaian, serta bagaimana menjadikan partai sebagai alat untuk mengorganisasikan rakyat.
“Survei itu bagian dari framing dengan muatan politik. Memilih ketua umum partai atas dasar elektabilitas dan bukan pada kerja organisasi merupakan praktik demokrasi liberal,” tandas Hasto Kristiyanto, sebagaimana rilisnya ke media, Minggu (22/3/2015).
PDI Perjuangan, kata Hasto, hanya menjadikan survei yang obyektif sebagai tolok ukur nominasi calon kepala daerah, bukan pada praktik kepemimpinan internal partai. Pihaknya tetap berkeyakinan pada jalan ideologi partai, di mana kepemimpinan partai diputuskan dengan cara musyawarah mufakat.
Hasto menganggap survei Poltracking bukan hal mengejutkan. Sebab, jelasnya, PDI Perjuangan telah berpengalaman mendeteksi upaya untuk mencampuri urusan internal partai yang sudah sejak 1993 dipimpin Megawati itu.
“Survei-survei seperti itu sudah kami perkirakan sejak awal sebagai agenda setting untuk campur tangan politik dalam agenda internal PDI Perjuangan,” ujarnya.
Dia menambahkan, di tengah situasi politik Indonesia seperti saat ini dan sebagai partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan perlu dipimpin sosok tangguh, kuat, berprinsip, berpendirian, dan memiliki track record positif dalam memimpin partai. Atas dasar tersebut, ungkapnya, Rakernas IV di Semarang memutuskan Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai ketua umum.
“Dari perspektif sejarah perjuangan, ideologi partai, soliditas partai, dan keberhasilan memenangkan pemilu, serta melihat tantangan partai ke depan menjadikan Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi pemimpin yang memenangkan hati seluruh anggota PDI Perjuangan,” lanjut Hasto.
Dia berharap, kajian-kajian, metanalisis, focus group discussion yang sudah dilakukan pihak-pihak di luar PDI Perjuangan, bukan sebagai pesanan pihak lain. (pri)
