Kembangkan Bisnis Kopi dan Cokelat, Pemkab Banyuwangi Siapkan SMK Khusus

BANYUWANGI – Masyarakat Banyuwangi segera bisa menikmati fasilitas pendidikan vokasional bidang khusus kopi dan cokelat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan izinnya segera dikeluarkan dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Alhamdulillah, Ibu Gubernur sudah memastikan mendukung pengembangan SMK khusus kopi dan cokelat di Banyuwangi. Ini semakin menyemangati Banyuwangi agar anak-anak SMK bisa mengoptimalkan potensi kopi dan kakao yang melimpah menjadi bisnis yang menjanjikan,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, kemarin.

Saat ini, Pemkab Banyuwangi sudah menggandeng BUMN PT Perkebunan Nusantara XII dan sejumlah bank BUMN untuk melatih santri dan pelajar SMK dalam program pengembangan kopi dan cokelat.

Menurut Anas, kopi dan kakao sebagai bahan baku cokelat dari Banyuwangi telah banyak diekspor. Tapi pihaknya berharap pengembangan ke depan kian inklusif, melibatkan anak-anak muda, tidak harus terikat ke perusahaan besar.

“Maka kita siapkan SDM-nya melalui SMK. Dan Bu Khofifah sangat responsif, jadi sudah nyambung, tinggal kita percepat eksekusinya,” ujarnya.

Anas yakin, dengan SMK kopi dan cokelat, bakal lahir banyak pengusaha muda di bidang tersebut.

“Pasarnya sangat luas. Konsumsi kopi dan cokelat warga Indonesia sangat rendah, jadi pasarnya sangat terbuka. Belum lagi pasar ekspor. Insya Allah ini dua tahun ke depan dari SMK itu sudah bisa ikut mengangkat kesejahteraan masyarakat,” harap dia.

Pengelolaan lembaga pendidikan setingkat SMA dan SMK memang berada di bawah Pemprov Jatim. Saat berada di Banyuwangi, Kamis (25/4/2019) lalu, Khofifah memang menyatakan langsung memproses perizinan pengembangan SMK kopi dan cokelat di Banyuwangi.

Dia menyatakan, lembaga pendidikan ini akan menambah pilihan pendidikan kejuruan bagi anak-anak yang ingin spesifik mengembangkan keterampilan di bidang kopi dan cokelat.

Khofifah juga menegaskan bahwa sekolah program vokasi di Banyuwangi itu akan dibangun dalam bentuk BLUD. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (goek)