Kebencian, Demokrasi, dan Pancasila

TEMUAN riset Cherian George (2017) mengungkapkan, ada dua jenis pernyataan kebencian yang bergentayangan di ruang publik, yakni ujaran kebencian (hate speech) dan pelintiran kebencian (hate spin). Keduanya sama-sama berkaitan dengan kebencian.

Jika ujaran kebencian menyerang pihak lain secara langsung, pelintiran kebencian menggabungkan ujaran kebencian dengan kemarahan akibat ketersinggungan.

Pada ujaran kebencian, dengan atau tanpa hoaks, si pengujar akan dengan terang-terangan mengajak untuk menghakimi atau merusak pihak yang dibenci.

Contoh paling lantang adalah ajakan pemuka agama untuk menjelek-jelekkan atau menista mereka yang menganut aliran yang dianggap sesat. Bisa jadi ada berita bohong, bisa juga tidak, pada ajakan tersebut.

Tetapi ajakan tersebut berbentuk ajakan langsung untuk menghasut atas nama kebencian kepada pihak lain.

Sementara itu, pelintiran kebencian tidak secara langsung mengajak massa menyerang pihak lain. Menurut Cherian George, pelintiran kebencian memerlukan dua sisi, yakni sisi hasutan dan sisi keterhasutan.

Agar bisa menghasut, pemelintir perlu isu. Karena namanya hasutan, isu yang diangkat mesti perkara yang tidak jelas atau bila perlu bohong. Dalam konteks ini, berita palsu adalah barang paling pas untuk menghasut.

Ketika hasutan melalui hoaks sudah sampai ke masyarakat, pada gilirannya akan menimbulkan kemarahan, alias masyarakat berkemungkinan akan terhasut.

Semakin banyak orang terhasut, semakin berhasil mereka sebagai pemelintir kebencian. Dengan demikian, semakin besar pula peluang mereka untuk memobilisasi  gerakan massa yang lebih luas.

Di sisi lain,  meningkatnya intensitas kebencian di ruang publik kita telah mewariskan spirit yang kurang menggembirakan kepada generasi muda. Bagaimana tidak, kabar penuh guncangan hadir dari riset Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dirilis pertengahan Januari 2018, hasil riset tersebut mengabarkan bahwa generasi milenial banyak yang tertarik pada literatur keislaman dengan corak radikal. Ada lima corak literatur keislaman yang umumnya diakses generasi milenial, yaitu literatur bercorak jihadi, tahriri, salafi, tarbawi, dan islamisme popular.

Kelima corak tersebut berpola piramida terbalik. Artinya, dari atas (puncak) ke bawah semakin banyak peminatnya. Dalam hal ini, literatur jihadi paling sedikit peminatnya, sedangkan islamisme popular paling banyak diminati.

Literatur jihadi menggambarkan dunia saat ini berada dalam situasi perang sehingga menekankan keharusan umat Islam mengobarkan jihad. Literatur tahriri menekankan gagasan revitalisasi khilafah sebagai jalan mengembalikan kejayaan Islam.

Literatur salafi menawarkan landasan klaim identitas dan otentisitas yang merujuk langsung terhadap sumber-sumber utama Islam. Adapun literatur tarbawi menyebarkan misi ideologi Ikhwanul Muslimin yang berhasrat mengubah tatanan politik saat ini.

Terakhir, literatur islamisme popular mengusung tema-tema keseharian dan menawarkan berbagai tuntunan praktis dalam kehidupan yang dikemas dengan renyah, trendy, dengan corak fiksi, popular, dan komik.

Penelitian yang dilakukan di 16 kota di Indonesia itu harus menjadi perhatian serius bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks kebinekaan dan kebangsaan,  hasil kajian tersebut tentu saja sangat membahayakan, karena ketertarikan generasi milenal terhadap literatur keislaman tidak dibarengi proses belajar yang mendalam.

Generasi milenial lebih cenderung membaca literatur secara instan, mudah, dan cepat. Padahal, pembacaan literatur keagamaan yang instan bisa melahirkan kesalahpahaman, bahkan gagal paham, terhadap makna ajaran agama itu sendiri.

Dalam konteks kebinekaan, jebakan literatur jihadi sangat membahayakan karena bisa memunculkan berbagai tragedi kekerasan, bahkan aksi teror antarsesama anak bangsa.

Oleh karena itu, negara dan penegak hukum harus mencari formula yang tepat untuk menyertakan paham kebinekaan dan pendalaman paham Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional sesegera mungkin.

Berbagai kasus pengutamaan identitas politik, pengedepanan kebencian, dan pengesampingan Pancasila tidak hanya menunjukkan keawaman masyarakat, tetapi juga mencerminkan lemahnya literasi Pancasila.

Karena pendekatan sosialisasi yang negara-sentris, Pancasila tidak dihadirkan melalui logika masyarakat yang mudah dipahami secara umum. Sehingga, muncul pengutamaan sudut pandang identitas, salah satunya logika keagamaan.

Ini yang membuat pembenturan antara Islam dan Pancasila masih sering terjadi pada beberapa kelompok. Persoalan menjadi akut ketika bangunan konseptual Pancasila sendiri belum terumuskan dengan baik. Padahal bangunan ini diperlukan untuk memahami rasionalitas Pancasila.

Minimnya penjelasan konsepsi hubungan agama dan negara menurut Pancasila, misalnya, membuat sebagian Muslim, terutama yang bergabung dalam gerakan Islam politik (islamisme), tetap menilai Pancasila sebagai ideologi sekular, walau kenyataannya tidak demikian.

Minimnya literasi yang tepat ini, terutama atas generasi muda, terbaca di dalam panduan “P4 dan Ajaran Islam” yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam (1987). Isinya hanya pendalilan lima sila berdasarkan ayat-ayat Al Quran, sedangkan berbagai konsep hubungan Islam dan lima sila tidak diuraikan.

Tanpa pemahaman atas berbagai konsep ini, literasi Pancasila tidak berujung pada penguatan pemahaman, tetapi sebatas pembacaan doktrinal nonrasional.

Dangkalnya literasi Pancasila sangat disayangkan karena konsepsi hubungan agama dan negara menurut dasar negara sangat strategis, baik bagi umat beragama maupun kalangan nasionalis.

Konsepsi tersebut merujuk pada hubungan toleransi kembar, di mana negara dan agama saling menjaga jarak, sekaligus mendukung di ranah masing-masing. Negara melindungi kebebasan beragama dan memfasilitasi kehidupan sosialnya.

Sementara itu, agama menguatkan negara melalui pengembangan etika politik yang mendukung keadaban publik. Persis seperti ditegaskan Imam al-Ghazali: Negara dan agama merupakan saudara kembar. Salah satunya tak bisa hidup, tanpa lainnya.

Agama menjadi dasar bagi masyarakat dan negara melindunginya. Keselarasan antara konsepsi Pancasila dan Islam juga terdapat pada desain politik yang diawali transendensi (ketuhanan) dan diakhiri transformasi (keadilan sosial).

Inilah alasan Kuntowijoyo (1991) menyebut demokrasi Pancasila sebagai teo-demokrasi: demokrasi berketuhanan. Di dalam desain ini, makna politik menurut Islam dan Pancasila bertemu dalam satu kata, yakni keadilan sosial.

Pada titik inilah sebenarnya tempat kembali semua rasa benci. Saat pengutamaan kebencian meningkat, rindu pada kebinekaan, kebersamaan, persatuan, saling memberi pernghormatan, dan lain-lain harus ditegaskan kembali, yakni dengan terus-menerus menghadirkan Pancasila dalam berbagai format yang sesuai.

Jangan sampai meluasnya kebencian justru mempertipis kerinduan kita pada persatuan dan kesatuan bangsa ini. Apalagi sampai generasi muda tak berhasrat lagi dengan rasa kebangsaan yang dengan segala cara telah diperjuangkan oleh para founding fathers kita. Semoga.

Jannus TH Siahaan

Pengamat sosial politik, tinggal di Bogor | Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran.

Sumber: Kompas