Kebangsaan, Kepemudaan, dan Revolusi Mental

pdip jatim - hasto - UGMOleh: Hasto Kristiyanto

SUATU kehormatan bagi saya, dapat menghadiri seminar kebudayaan di Universitas Gadjah Mada ini. Apa yang akan saya sampaikan tidak pernah terlepas dari kapasitas saya sebagai Alumni Universitas Gadjah Mada yang telah mengembleng saya, dan sekaligus sebagai Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Bagi saya, Universitas Gadjah Mada, bukan hanya sekedar universitas kebangsaan, dengan tradisi kerakyatannya yang sangat kuat. Saya percaya, bahwa UGM yang lahir ditengah kancah perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia, akan terus menjadi universitas pelopor dengan watak kerakyatannya, dan dengan Pancasilanya, menjadikan seluruh kegiatan civitas akademikanya penuh dengan nilai pengabdian pada bangsa dan negara. Intermezo Statuta UGM.

Saudara-saudara, dan hadirin yang kami muliakan,

Indonesia memiliki sejarah panjang di dalam menjadikan rakyat sebagai sumber kebudayaan. Rakyat adalah inti dari kebudayaan itu sendiri. Hal inilah yang dipahami oleh Bung Karno. Dalam dialog kebudayaannya dengan sosok petani Pak Marhaen, yang memiliki alat produksi, namun hidup dalam kemiskinan sistemik, Bung Karno merumuskan adanya tata pergaulan hidup yang menghisap. Seluruh motif penghisapan muncul, dari suatu nafsu kapitalistik. Implikasi dalam ranah kebudayaan sangat luas.

Menurut Megawati Soekarnoputri, dampak kebudayaan akibat penjajahan selama lebih dari 350 tahun lamanya, telah melahirkan suatu genetika budaya, suatu gen budak, yang muncul dalam bentuk rasa minder, tidakpercaya diri, dan lunturnya martabat dari sebuah bangsa yang sebenarnya memiliki tradisi kebudayaan yang luar biasa. Dikombinasikan dengan berbagai pengalaman “kalah” sejak jaman raja-raja ketika menghadapi penjajahan Belanda, maka secara politik, budaya, dan ekonomi, terciptalah suatu masyarakat yang secara struktural menghadapi gejala minderwaardigheids complex.

Mentalitet seperti inilah yang dibaca oleh para founding fathers kita. Tidak heran, berbagai program nation and character building dijalankan. Demikian halnya, dalam lagu kebangsaan Indonesia raya, terekam dengan jelas, tekad untuk membangun jiwa bangsa yang ditempatkan terlebih dahulu sebelum “bangunlah badannya” untuk Indonesia Raya.

Saudara-saudara sekalian,

Seluruh gagasan membangun sistem kebudayaan dalam wadah negara yang memiliki dasar kebangsaan, perikemanusiaan, musyawarah-mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan yang berkebudayaan, mendadak hilang seluruh jiwa kerakyatannya, ketika negeri ini dipimpin oleh rejim yang sangat otoriter. Demikian halnya sistem kebudayaan yang dibangun, sangatlah jauh dari sistem budaya Indonesia Merdeka.

Ketika Indonesia Merdeka, rasa percaya diri, perasaan senasib sepenangungan, dan jiwa patriotisme menyala berkobar-kobar, sehingga Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum membacakan teks Proklamasi, dengan lantang menegaskan bahwa “Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, apabila berani meletakkan nasib ditangan kita sendiri”.

Semangat inilah yang terkikis habis. Orde Baru menjauhkan Pendidikan karakter yang berbudi pekerti. Berbagai sensor dan pengendalian dilakukan demi alasan keamanan nasional. Dalam periode ini, kemerdekaan dalam ranah politik, ekonomi dan kebudayaan, diganti dengan kekuasaan yang mengebiri seluruh ekspresi kebudayaan bangsa.

Dampaknya pun sangat jelas. Kualitas manusia Indonesia terus mengalami penurunan. Sistem pendidikan yang dibangun tidak mampu menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki jiwa pelopor untuk membangun Indonesia. Rakyat sebagai sumber kebudayaan dimarjinalkan oleh kekuasaan negara. Pada saat bersamaan dipertontonkan suatu “mobilisasi jalan pintas” ke atas, mendekati para pengusa. Orde baru melahirkan generasi instan pragmatis dengan orientasi konsumerisme yang begitu kuat. Pragmatisme pun menjadi “ideologi baru” di dalam pembangunan fisik Indonesia. Indonesia semakin jauh menyimpang dari jalur pendiriannya. Sebab kapitalisme hanya menciptakan krisis.

Demikian halnya, ketika sistem ekonomi yang berbasiskan gotong royong digantikan oleh mekanisme pasar, maka watak masyarakat pun berubah dengan cepat. Konsumerisme menggejala dan merubah sistem kebudayaan gotong royong menjadi transaksional. Watak konsumerisme semakin menghebat, ketika dalam ranah politik dan ekonomi dilakukan perubahan struktural dalam momentum yang sangat cepat pasca krisis ekonomi tahun 1997 an.

Bahkan, atas nama konsumerisme pula, masyarakat diberi hak untuk berbelanja melebihi pendapatannya. Sistem kartu kredit massal diterapkan. Utang luar negeri terus digalakkan. Defisit tidak hanya terjadi dalam kebijakan fiskal kita. Defisit ekonomi rumah tangga pun terus berlangsung tanpa koreksi. Peningkatan kapasitas dan kemampuan produksi rakyat justru semakin menurun ditengah budaya konsumerisme yang terus menguat. Hal ini dibuktikan, dengan pragmatisme kebijakan impor pangan yang mematikan daya produksi rakyat. Intermezo berbagai kebijakan impor gula, beras, hingga ketela. Dalam situasi seperti ini, masyarakat hanya dilihat dalam kapasitasnya sebagai “agregat demand” untuk barang-barang konsumsi.

Saudara-saudara sekalian,

Dampak reformasi 1998 sangatlah dalam. Reformasi yang semula memiliki cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, penegakkan supremasi hukum, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, ditingkat pelaksanaannya justru ditunganggi oleh berbagai agenda liberalisasi politik dan ekonomi. Buah reformasi hanya menghasilkan system politik dan ekonomi yang berwatak neo-liberal.

Reformasi juga menghasilkan “derajat kebebasan” yang berdiri diluar norma dan sistem budaya hukum. Hukum pun berdiri di atas kekuatan uang yang semakin menjauhkan terciptanya keadilan. Kebebasan hanya diperjuangkan untuk kebebasan itu sendiri, dan melupakan kepentingan kolektif sebagai bangsa.

Inilah fakta yang terjadi. Perubahan sistem politik dan ekonomi berjalan tanpa ruh. Reformasi dijalankan tanpa menengok sumber dari seluruh konsepsi Indonesia Merdeka. Sejarah bangsa tidak bisa menjadi pijakan karena dibelokkan. Akibatnya, kita bagaikan bangsa yang terombang-ambingkan ditengah ganasnya ombak di lautan. Disinilah kritik dari reformasi kita lakukan, agar bangsa ini kembali menemukan arah haluan masa depannya.

Saudara-saudara sekalian,

Syarat dasar daripada Indonesia Merdeka telah dirumuskan dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI. Indonesia berdiri atas paham kolektivitas dengan semangat gotong royong. Prinsip kebangsaan menjadi kesadaran pokok bahwa Indonesia untuk semua. Semua untuk semua, bukan untuk golongan tertentu saja.

Sistem kebudayaan yang dibangun menempatkan seluruh aspek kemanusiaan yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Demokrasi Indonesia dibangun di atas demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dimana seharusnya tidak ada kemiskinan dalam buminya Indonesia Merdeka. Sistem ekonomi yang dikedepankan berazaskan kekeluargaan sebagai pelaksanaan jalan sosialisme ala Indonesia. Model pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam hikmat kebijaksanaan melalui sistem perwakilan.

Demikian halnya dalam spiritualitas bangsa, menempatkan ketuhanan yang berkebudayaan, yang penuh dengan toleransi dan pemahaman terhadap kebhinekaan. Seluruh substansi pokok daripada Indonesia Merdeka ini dapat kita dalami bersama dalam Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Seluruh konsepsi “paripurna” tentang Indonesia Merdeka; suatu Indonesia yang bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, harus menjadi titik tolak di dalam membangun Indonesia kembali. Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai dasar dan sekaligus tujuan, namun juga sebagai the way of life, dan “guide line” policy di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk itu, maka keseluruhan Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 wajib menjadi sumber rujukan terpenting tentang Pancasila. Demikian pula terkait dengan jati diri dan kebanggaan sebagai bangsa harus digelorakan kembali. Rasa bangga inilah yang mendorong kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan kemudian memelopori suatu tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Saudara-saudara,

Menempatkan keseluruhan cita-cita Indonesia Merdeka sebagai parameter evaluasi atas jalannya reformasi, membawa kita bersama untuk menemukan akar persoalan, mengapa reformasi menghasilkan perubahan sistem politik dan ekonomi yang semakin jauh dari kepribadian bangsa. Disinilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa reformasi tahun 1997 berlangsung tanpa melalui pendekatan kebudayaan, dan kehilangan akar sejarah pendirian bangsanya.

Pendekatan kebudayaan memerlukan proses yang menyatu dengan seluruh tradisi rakyat Indonesia. Tanpa pendekatan kebudayaan ini, maka reformasi menjadi keropos. Bahkan sebagai bangsa, Indonesia kehilangan jatidiri, krisis identitas, dan bagaikan terkurung dalam “jaman kalatida” sebagaimana disampaikan oleh Ronggowarsito.

Tesis yang kami ajukan pun tidaklah sulit. Indonesia hanya akan keluar dari jaman kalatida ini apabila reformasi politik dan ekonomi dilandaskan pada reformasi budaya yang menempatkan keunggulan jatidiri bangsa, atau reformasi melalui jalan Trisakti: berdaulat dalam bidang politik; berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Seluruh sumber kebudayaan Indonesia yang unik, akrab dengan alam, dan sebagai pengejawantahan dari negara agraris dan sekaligus negara maritim, adalah modal pembangunan kembali jati diri bangsa.

Dalam kaitanya dengan pembangunan jati diri bangsa inilah revolusi mental diperlukan. Revolusi mental bagi para pemimpin bangsa harus dilakukan terlebih dahulu agar para pemimpin mampu menggelorakan dan meneladani “hidup baru”. Intermezo, seluruh pemimpin Indonesia live in di desa-desa termiskin dan memelopori Gerakan Hidup Baru.

Saudara-saudara,

Revolusi mental ini sangatlah penting. Apapun namanya, daya saing dan survival suatu bangsa sangat ditentukan oleh manusianya. Revolusi Mental adalah “Gerakan Hidup Baru”. Revolusi ini harus dimulai dari pemimpinya. Pemimpin yang menjadi sumber keteladanan; bersikap kenegarawanan; pemimpin yang berkarakter dan pemimpin yang memiliki dedikasi hidup tanpa pamrih untuk bangsa dan negaranya.

Revolusi mental ini harus bergelora di dalam dadanya pemuda Indonesia. Revolusi mental harus didasarkan pada seluruh api perjuangan ketika gagasan tersebut pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 1957.

Bung Karno menegaskan ’’Para pemimpin, seluruh kaum mudanya, dan pergerakan rakyat Indonesia harus merombak cara berpikir, cara kerja, cara berjuang, dan cara hidup dengan mendorong gerakan hidup baru. Suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala’’.

Apakah itu sekedar retorika? Jawabannya adalah tidak. Saya percaya, kini saat yang tepat untuk memulai kembali revolusi mental melalui nation and character building. Sebab ditengah ‘’jaman kalatida’’ ini pun, bumi pertiwi tetap subur melahirkan pemimpin baru yang memiliki watak dan jati diri kerakyatan, keadilan sosial, dan kebangsaan.

Banyak pemimpin baru yang dihasilkan melalui pilkada secara langsung, dan kemudian membuktikan politik sebagai bangunan peradaban yang membebaskan rakyat dari berbagai jerat kemiskinan. Apa yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kota Blitar, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dll adalah contoh bekerjanya politik dalam watak kerakyatannya.

Saudara-saudara,

Keseluruhan semangat membangun Indonesia dengan keseluruhan jati diri kebudayaannya, akan berhasil apabila kita menaruh perhatian yang begitu besar pada generasi muda kita. Sebab membangun kembali Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masa depan generasi mudanya.

Pemuda-pemudi Indonesia dengan karakternya yang progresif, idealis, patriotik, dan haus akan ilmu pengetahuan harus terus diciptakan. Para pemuda Indonesia harus menjadi pemuda pelopor. Mereka harus digembleng dengan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa yang benar. Mereka harus menemukan seluruh konsepsi ideal daripada Indonesia merdeka. Mereka dipersiapkan memimpin transformasi Indonesia menjadi negara maju yang berakar dari kebudayaan Indonesia. Merekalah yang kita persiapkan untuk mewujudkan cita-cita Trisakti.

Ada beberapa langkah strategis yang saya usulkan. Pertama, Pengemblengan Kaum Pemuda Pelopor dengan program revolusi mental yang berakar dari sejarah dan kebudayaan bangsa.

Kedua, mempersiapkan pemuda pelopor menjadi pemimpin masa depan bangsa. Dengan menggunakan kajian James Collins dalam Good To Great, saya sependapat bahwa model kepemimpinan “tingkat lima” yang kita kembangkan, yakni kepemimpinan berkarakter yang berani bertanggung jawab, menempatkan orientasi membangun organisasi dari pada popularitas diri; Kepemimpinan yang membuat organisasi bertahan karena nilai-nilai “ideologis” yang diyakini dan menjadi daya hidup organisasi.

Ketiga, mengembangkan kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Dengan menggunakan posisi geopolitik Indonesia dan tekad mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka penjabarannya pun jelas, yakni membangun Indonesia berdasarkan sumber daya ekonomi khas Indonesia. Disinilah desain untuk menentukan jalan migrasi terpendek dilakukan untuk mencapai keunggulan srategis bangsa di masa datang.

Saya percaya, bahwa pariwisata yang berakar pada keunikan alam raya Indonesia dengan seluruh tradisi budayanya, termasuk keanekaragaman makanan dengan berbagai varian bumbu yang beraneka rupa bisa menjadi tulang pungung perekonomian Indonesia di masa datang. Demikian halnya potensi sumber daya agraris dan maritim. Kesemuanya adalah sumber daya perekonomian khas Indonesia, termasuk aneka ragam kekayaan hayatinya.

Dari sinilah Indonesia mengembangkan core competency nya dari hulu ke hilir, termasuk industri jasanya. Setelah proses ini ditetapkan, maka pembangunan manusia Indonesia dengan seluruh infrastruktur pendidikan ilmu pengetahuan dan pendidikan ketrampilan dapat diwujudkan. Demikian halnya dengan industri pengolahan yang dirancang dengan konsepsi berdikari.

Keempat, mewujudkan politik demokrasi dan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Politik legislasi dan angaran harus dirombak total. Politik anggaran sejalan dengan desain keunggulan strategis Indonesia di masa depan. Politik legislasi harus menjabarkan prinsip gotong royong dalam seluruh kerja kolektif bangsa.

Kelima, pengembangan tradisi kebudayaan Indonesia yang menjadi bagian dari solusi “atas kegersangan jiwa” akibat kapitalisme yang menciptakan krisis. Konsepsi “memayu hayuning bawono” di Jawa, atau Trihita Karana di Bali, adalah refleksi kebudayaan yang menyatukan manusia dengan seluruh alam-rayanya. Inilah keunggulan budaya yang mengedepankan keharmonian, kebahagiaan lahir dan batin yang kini dikejar-kejar oleh bangsa Eropa dan Amerika.

Pendeknya, dari keseluruhan apa yang saya sampaikan di atas, gambaran optimisme masa depan Indonesia dapat kita letakkan. Begitu luar biasa konsepsi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Tugas kita tinggal menjabarkan dalam konteks kekinian, dan sekaligus merangkai untuk masadepan melalui jalan trisakti. Tulang pungung dari kesemuanya itu adalah kaum muda pelopor Indonesia. Terima kasih. (*)

*Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan

Pidato Kebudayaan, disampaikan di Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Senin 15 Juni 2015.