Jokowi: Ngga Ada Sim Salabim, Kemudian Semua Bisa Teratasi

pdip jatim - presiden jokowi - ekonom1

Presiden Jokowi saat berdialog dengan dunia usaha, di JCC Jakarta, Kamis (9/7/2015)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa kita benar-benar sekarang tidak bisa menunda lagi untuk melakukan reformasi perekonomian secara fundamental. Perombakan ekonomi yang harus dijalankan pemerintah saat ini, kata Presiden, harus mendalam dan harus menyeluruh, meskipun sakit, meskipun pahit. Kita tidak boleh lagi menunda.

“Tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Sekali lagi tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan paparan “Jokowi Menjawab Tantangan Ekonomi”, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Menurut Kepala Negara, ada beberapa negara di dunia yang saat ini mengalami konstraksi ekonomi karena selama bertahun-tahun mereka mengabaikan kenyataan bahwa dunia telah berubah, dan mereka sudah tidak lagi kompetitif.

Selama bertahun-tahun, kata Presiden Jokowi, negara-negara itu menolak untuk menelan obat yang pahit. Mereka gagal mendongkrak, gagal mengupgrade mesin ekonomi mereka. Bahkan ada beberapa negara dimana pemerintahnya menjanjikan sesuatu yang ajaib.

Pemerintah disana, lanjut Jokowi, menjanjikan kenaikan kesejahteraan tanpa perlu kerja keras, menjajikan kesejahteraan tapa perlu kerja keras. Ia menyebutkan, negara-negara itu sekarang sedang diambang krisis perekonomian karena bertahun-tahun hidup mewah tanpa kerja keras.

“Inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam kondisi seperti itu,” tutur Jokowi.

Presiden menjelaskan, distorsi ekonomi seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan banyak ketimpangan-ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat dan dalam perekonomian.

Spekulasi asset yang menggembungkan nilai asset, kata Jokowi, menjadikan kesenjagan sosial semakin besar. Menurut Jokowi, bila solusi yang kita cari adalah menggejot lagi distorsi ekonomi maka akan memperburuk lagi ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang sudah ada.

Presiden kembali menegaskan, bahwa perekonomian kita membutuhkan reformasi yang struktural. “Memang kita tidak bisa ambil jalan pintas, tidak ada jalan pintas, dan tidak ada peluruh ajaib. Tidak bisa saya ngomong sim salabim kemudian masalah bisa teratasi. Juga tidak bisa, ngga ada seperti itu. Masyarakat harus sadar nggak ada sim salabim kemudian semuanya bisa teratasi, ngga ada,” tuturnya.

Bukan Utang Konsumtif        

Mengenai solusi pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi, Presiden Jokowi mengemukakan, untuk jangka pendek adalah stabilisasi. Ia menyebutkan, untuk menjembatasi transisi perekonomian perlu belanja pemerintah, perlu government spending melalui proyek.

“Sambil menunggu bangkitnya sumber perekonomian baru ada masa transisi yang bisa ditopang dulu oleh pemerintah untuk sementara lewat belanja pemerintah,” terang Jokowi.

Menurut Presiden, pemerintah punya ruang fiskal, dan kemarin sudah dibaca oleh Standard and Poor’s yang sudah menaikkan rating outlook kita, rating outlook pemerintah Indonesia. Ruang fiskal ini, lanjut Jokowi harus dimanfaatkan, dan pasti kita akan manfaatkan.

Solusi lain yang sedang dikejar pemerintah adalah bekerja keras untuk menggalang dana investasi, terutama dari Jepang, Korea, RRT, Singapura, Jerman, Amerika.

Banyak yang bertanya apakah hutang negara akan naik tajam akibat pendanaan ini? Presiden menekankan, bahwa pendanaan ini untuk investasi yang meningkatkan produktivitas, bukan utang untuk konsumtif.

“Sekali lagi bukan utang untuk konsumtif, dan bukan utang untuk subsidi BBM. Ini yang harus dibedakan. Dan juga sudah kita hitung keuntungan atau manfaat dari pendanaan ini yang akan jauh di atas bunga pinjaman dan ongkos pendanaan,” tegas Jokowi.

Dengan kebijakan yang dirancang pemerintah itu, Presiden Jokowi meyakini pada sisa tahun 2015 ini stimulus ekonomi akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 – 0,3%. Kemudian di tahun 2016 stimulus ekonomi yang ada akan dapat mendorong pertumbuha ekonomi lebih besar lagi yaitu 0,5% – 1%.

Tampak hadir dalam paparan tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution, para menteri Kabinet Kerja, pengurus Kadin, dan kalangan dunia usaha. (setkab)