Jokowi Minta Mendikbud Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengevaluasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal ini sebagai respon dan reaksi masyarakat yang keberatan terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi dalam PPDB tahun ajaran 2019.

Jokowi mengingatkan, bahwa setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. “Sudah saya perintahkan kepada Menteri untuk dievaluasi karena antara kebijakan dan lapangan itu bisa berbeda gitu,” kata Jokowi menjawab wartawan usai meninjau progress pembangunan landasan pacu ketiga Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (21/6/2019).

Sebelumnya saat menghadiri penyerahan 3.200 sertifikat hak atas tanah di Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019), Jokowi mengakui sistem zonasi perlu dikaji ulang karena menimbulkan banyak masalah.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur pun menyoroti penerapan sistem zonasi dalam PPDB SMA/SMK.

Juru bicara Fraksi PDIP Gatot Supriyadi menegaskan pihaknya menyadari bahwa sistem ini bertujuan memeratakan kualitas pendidikan dan memperpendek jarak tempuh rumah dan sekolah.

“Sehingga, selain menurunkan ketimpangan pendidikan antar sekolah, siswa lebih rileks karena tidak kelelahan dalam perjalanan dan kemacetan berkurang,” katanya.

Namun, lanjut Gatot, pihaknya menilai persiapan dan antisipasi terhadap sistem zonasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak meratanya lokasi sekolah dan minimnya jumlah sekolah negeri membuat banyak siswa justru merasakan ketidakadilan.

“Sebagian siswa juga telah belajar keras agar bisa masuk sekolah impian, bukan untuk bersaing dengan model sistem zonasi ini,” ujar Gatot.

Kondisi inilah yang menurut Gatot, justru membuat anak menjadi kecewa dan stress. Hal ini perlu diperhatikan dengan memberlakukan zonasi secara bertahap.

Sebagai alternatif solusi, Fraksi PDIP DPRD Jatim minta adanya penambahan kuota untuk prestasi dan kuota peserta anak didik.

“Selain itu, tahun depan harus dilakukan pemetaan lokasi sekolah dan memastikan agar distribusi lokasi dan kualitas sekolah benar merata,” katanya. (goek)