Jokowi: Koalisi Tak Harus dengan Transaksi

Jokowi-pemantapan saksi PonorogoCALON presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam menjalankan fungsi eksekutif diperlukan koalisi dengan partai lain. Tapi, menurut dia, dalam menjalin koalisi itu tidak mesti ada transaksi politik.

“Negara sebesar ini harus dibangun bersama-sama, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak tepat, seperti nego-nego kursi, nego-nego menteri. Koalisi dengan partai lain boleh, jika suara kita memang tidak cukup untuk sendirian. Tapi kalau minta-minta (kursi menteri) sori. Lobi-lobi transaksional itu tidak boleh ada,” tegas dia saat memberi pemantanan saksi di gedung Reyog, Ponorogo, Senin (31/3/2014) sore.

Jika nanti terpilih menjadi presiden, menurut dia, pertimbangan dalam memilih menteri tidak bisa berdasarkan lobi politik, tetapi murni karena rekam jejak. “Menteri, misalnya, jangan dipaksa-paksakan. Harus dilihat track record bagus atau tidak, profesionalisme harus dijaga,” katanya.

Untuk menghindari munculnya lobi-lobi politik transaksional itu maka Jokowi menegaskan pentingnya memiliki parlemen yang kuat. “Saya merasakan susahnya membuat kebijakan ketika di DKI parlemennya hanya 11%. Diganjal terus. Untuk membangun pemerintahan yang kuat, maka diperlukan parlemen yang kuat. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan harus menang dalam jumlah besar pada pemilihan umum legislatif yang akan digelar 9 April mendatang,” tandasnya.

Jokowi menilai dalam sebuah pemerintahan yang kuat dengan parlemen yang kuat, negosiasi atau lobi politik bisa dihindari. “Tidak ada lobi yang pakai duit, tidak ada yang namanya bagi-bagi kursi menteri karena memang kursi tidak untuk dibagi, tapi untuk menjalankan tugas dari rakyat,” jelas politikus yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu.

Maka, menurut dia, setiap kader PDI Perjuangan, utamanya saksi, harus mengawal betul perolehan suara di TPS hingga ke KPU. “Saatnya kita kerja. Jangan ada yang jam 8 masih tidur tanggal 9 April nanti. Surat suara yang sudah dihitung di TPS kawal terus sampai di desa, kecamatan, hingga KPU. Kita tak mau dicurangi lagi seperti dulu. Amankan betul suara kita,” tambah dia.

Untuk menangkal kecurangan dalam pemilu nanti, dia mengatakan PDI Perjuangan akan menyiapkan sistem kontrol. “Jangan khawatir, kita sudah siapkan sistem IT untuk mengontrol kecurangan itu. Nanti siapa saja yang di TPS bisa melaporkan hasil perolehan di TPS dengan foto di handphonenya. Bukan hanya angka, tapi ini bukti foto, jadi valid. Saksi harus bisa mengawal ini. Maka kalau ada suara berubah, kita bisa telusur dimana berubahnya. Kita akan terua dorong pemilu ini berlangsung jujur dan adil,” pungkasnya. (sa)