Jokowi-JK Siap Lanjutkan Program Positif di Era SBY

pdip jatim - jokowi - tim transisiJAKARTA – Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menilai, tidak sedikit program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun ini yang patut diapresiasi. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla siap melanjutkan program-program positif yang dijalankan pemerintahan SBY.

“Hal-hal positif yang dilakukan Pemerintahan SBY, sebagai hal yang perlu dilanjutkan,” kata Hasto, di Jakarta, Selasa (19/8/2014) malam.

Menurut Hasto, untuk menghadapi berbagai skenario kebijakan fiskal ke depan, pengalaman pemerintahan SBY sangat penting untuk menjadi dasar kebijakan pemerintahan Jokowi. Di antaranya adalah bagaimana Indonesia mampu menghadapi berbagai gejolak krisis di Amerika dan Eropa.

Hasto menambahkan, keterbatasan anggaran akan membuat Jokowi-JK kesulitan menjalankan program-program pro-rakyat yang dijanjikan di masa kampanye pilpres lalu. Selain itu, Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu mengakui pentingnya kesinampungan pemerintahan.

Oleh karena itu, Tim Transisi membuka pintu lebar-lebar untuk bekerja sama, berkoordinasi, dan menyusun inisiatif baru bersama dengan pemerintahan SBY.

Yang penting, lanjut Hasto, pemerintahan Jokowi-JK nanti bisa benar-benar yang efektif dan berpihak ke rakyat. Sebab, pemerintahan Jokowi-JK akan dihadapkan pada persoalan celah fiskal yang sempit sehingga tak bisa leluasa.

Seluruh inisiatif, tambah dia, tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan postur anggaran yang sehat, namun juga untuk mempercepat realisi janji kampanye melalui program-program pro rakyat. “Prinsipnya, walaupun persoalan tidak ringan, gotong royong rakyat melalui rekening dana kampanye tetap menjadi sumber inspirasi bahwa bagi merekalah janji perubahan itu akan diwujudkan,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal itu, imbuhnya, pemerintahan Presiden SBY dan Jokowi-JK siap duduk bersama membangun koordinasi dan komunikasi yang intens. Pihaknya meyakini, dengan kerjasama yang intens, kedua tim bisa meletakkan dasar kelembagaan transisi pemerintahan yang demokratis. (pri/*)