Jokowi Jelaskan Soal BBM hingga Radikalisme di Ponpes Amanatul Ummah

pdip jatim - presiden di ponpes Amanatul UmmahSURABAYA – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Widodo bersilaturahmi dengan kalangan ulama, santri dan masyarakat di Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah di Jalan Siwalankerto 56, Surabaya, Jumat (17/4/2015) sore. Di ponpes yang dipimpin Dr KH Asep Saifuddin Chalim MA itu, Jokowi menjelaskan beberapa masalah yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Dalam sambutannya, Jokowi menguraikan tiga hal yang menjadi perhatian masyarakat. Yakni pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta masalah radikalise dan terorisme.

Terkait pengalihan subsidi harga BBM, Jokowi mengatakan, ada masyarakat yang menginginkan serba cepat dan instan. Padahal, jelasnya, segala sesuatu punya proses, waktu serta mekanisme. Selain itu, mengubah suatu kebiasaan lama juga memerlukan sebuah proses edukasi yang tidak singkat.

Dia mengambil contoh terkait dengan pengalihan subsidi BBM. Masyarakat, sebut Jokowi, telah menikmati subsidi ini dalam waktu yang lama dan menghabiskan dana triliunan. “Semestinya subsidi ini diberikan kepada warga atau masyarakat yang kurang mampu agar lebih sejahtera,” tegasnya, seraya menyampaikan keyakinannya, bahwa dengan pengalihan subsidi ini akan lebih baik.

Subsidi BBM Rp 300 triliun per tahun dan dalam waktu sepuluh tahun mencapai Rp 3.000 triliun, urai presiden, akan lebih berguna jika dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di daerah. Seperti bendungan, jalan tol, pelabuhan, rel kereta api, benih, pupuk, dan kapal nelayan.

Untuk itulah, jelas Jokowi, tantangan pemerintah saat ini adalah mengubah pola pikir seperti itu. Baik di pemerintah sendiri maupun di masyarakat yang telah telanjur menikmati subsidi BBM.

Soal distribusi KIS dan KIP Jokowi menjelaskan, setelah pelantikan Oktober tahun lalu, pemerintahan baru bisa melakukan perubahan saat pertengahan Januari. Setelah itu, proses administrasi yang butuh waktu 3 bulan.

Dengan demikian, lanjutnya, KIS dan KIP akan mulai bergulir dari Sabang sampai Merauke sejak April ini. “KIS sebanyak 84 juta dan KIP sebanyak 18 juta yang akan mulai dibagikan kartunya,” papar Jokowi.

Sedang mengenai radikalisme dan terorisme, Jokowi menyampaikan adanya pujian dari negara-negara di Timur Tengah. “Indonesia merupakan negara mayoritas Islam yang mampu untuk mengajarkan Islam yang sesungguhnya. Hal ini dibuktikan masalah kerukunan antarsuku, antaragama terus terjaga,” kata presiden.

Untuk itulah, lanjut dia, negara-negara Timur Tengah berharap Indonesia menjadi motor perdamaian bagi negara-negara tersebut seperti kasus Yaman terakhir.

Jokowi juga mengingatkan, peran ulama mengajarkan kepada masyarakat tentang Islam yang moderat dan Rahmatan Lil Alamin disampaikan dengan baik. Dengan demikian, pemerintah akan berperan untuk terus menjaga negara tenteram dan menjadi contoh bagi negara yang lain.

Seusai memberikan sambutan, Jokowi melaksanakan salat Magrib berjamaah dan beramah-tamah dengan para ulama yang hadir.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Mensesneg Pratikno, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Pimpinan Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Negara di ponpes yang dipimpinnya. Dia mengemukakan, bahwa Ponpes yang dipimpinnya telah banyak melahirkan ulama, pemimpin, pengusaha, profesional yang memberi kebaikan kepada bangsa. Ia menyebutkan, kunci keberhasilan Ponpes adalah guru yang berdedikasi dan sistem kurikulum yang baik. (pri/*)