JAKARTA – Bakal calon presiden Joko Widodo ingin komposisi kabinetnya nanti bukan diisi personel hasil koalisi bagi-bagi kursi, melainkan orang yang kredibel di bidangnya. Jika terpilih menjadi presiden, Jokowi tidak ingin pemerintahannya tersandera koalisi partai politik.
“Kita ingin membangun kabinet kerja, bukan kabinet politik. Saya akan ngotot untuk bangun kabinet kerja,” tandas Jokowi di depan pimpinan redaksi, di Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Menurut Jokowi, beban masalah yang dipikul bangsa Indonesia berat. Dia tidak ingin para menteri kabinetnya nanti sibuk mengurus partai.
Sebelumnya, Jokowi pernah pula mengatakan, jika dia terpilih menjadi presiden di Indonesia, kabinet menteri akan lebih banyak diisi oleh orang profesional ketimbang dari partai politik seperti yang terjadi selama ini.
Dia menambahkan, percuma mengembangkan “koalisi gemuk” tetapi ujung-ujungnya membebani penguasa pemerintahan dengan bagi-bagi kursi. Kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat Gubernur DKI Jakarta itu pun mencontohkan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan dengan Paloh, dia sama sekali tak menyinggung soal jatah kursi maupun calon wakil presiden sebagai pendampingnya. “Saya ngomong apa adanya, ketemu Pak Surya Paloh kemarin ndak ada satu pun soal cawapres atau menteri. Saya cerita aja apa yang mau saya lakukan, salaman, sudah, selesai,” ujarnya.
“Kalau Nasdem satu saja cukup (untuk koalisi), ya sudah. Kita itu harus punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau ndak, ya kita begini terus. Bagi-bagi kursi,” lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Jokowi sadar strategi politik itu mengandung banyak risiko. Jika PDI Perjuangan hanya berkoalisi dengan Nasdem yang notabene totalnya 25 persen suara, kata Jokowi, ada kemungkinan koalisi ini akan menjadi musuh bersama bagi partai lain.
Meski demikian, Jokowi menyatakan tidak gentar. Dia berkaca dari peta koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra di Jakarta yang hanya 17 persen suara, program unggulannya tetap berjalan. “APBD jadi mundur, ya itu konsekuensi saja. Tapi nyatanya kan program-program tetap berjalan. Itu saja,” ujarnya. (pri/*)
