SEMARANG – DPP PDI Perjuangan minta presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih memprioritaskan janji pada saat kampanye pilpres lalu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengatakan, janji kampanye Jokowi harus menjadi skala prioritas jangka pendek, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta jalur tol laut.

Tjahjo juga meminta kepada Jokowi agar melakukan pemerataan pembangunan khususnya di kawasan Indonesia timur. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, harus bisa dirasakan oleh semua daerah.

“Pembangunan harus diprioritaskan di kawasan Indonesia timur yang selama ini jauh tertinggal,” ujar Tjahjo.

Di bidang hukum, pemerintahan Jokowi – JK tidak akan pandang bulu dalam menerapkan aturan hukum, terutama terhadap kepala daerah atau aparatur negara yang terlibat kasus korupsi.

Deputi tim transisi Jokowi – JK, Hasto Kristyanto mengatakan, penegakan aturan hukum akan menjadi skala prioritas bagi pemerintahan Jokowi. “Jika ada yang terlibat kasus korupsi, apalagi itu kepala daerah dari PDI Perjuangan, Jokowi – JK tidak akan melindungi,” ujar Hasto.

Dia menegaskan, pemerintahan di era Jokowi – JK akan bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia dengan jalan Trisakti.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menyatakan hal yang sama. Di hadapan wartawan, putri Bung Karno menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan kader banteng moncong putih. (rad)