Jokowi: Data-data yang Saya Sampaikan Itu dari Kementerian, Bukan Ngarang Sendiri!

PANDEGLANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, data-data yang dia sampaikan dalam berbagai kesempatan, seperti impor jagung dan beras, diperoleh dari Kementerian dan Lembaga (K/L).

Jika data tersebut tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jokowi memperkirakan kuota impor yang diberikan tidak terealisasi.

“Ya coba dicek saja, bisa saja itu kuota tapi tidak terealisasi. Tolong dicek, dicek lapangan. Wong kita ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan saya sendiri,” kata Jokowi menjawab wartawan di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, kemarin.

Misalnya yang berkaitan dengan impor jagung, Jokowi menegaskan sudah konfirmasi ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan (Mendag), jika pada 2018 jumlah impornya 180.000 ton, dan juga ada ekspor 380.000 ton.

Kemudian soal impor beras meskipun produksinya berlebih, Jokowi menekankan, bahwa impor dilakukan untuk cadangan strategis. Yang kedua, untuk hal-hal yang bersifat darurat karena bencana, dan yang ketiga jaga-jaga kalau gagal panen, atau kalau ada hama.

“Dari data BPS yang saya terima di 2018 itu sudah surplus 2,8 juta ton, tolong konfirmasi ke BPS. Jadi kita itu datanya data dari kementerian, dari lembaga, bukan ngarang sendiri, bukan ngarang-ngarang itu,” tegasnya.

Sedang yang terkait kebakaran hutan, yang disampaikannya adalah bahwa pemerintah bisa mengatasi kebakaran hutan dalam tiga tahun ini. Artinya, sambung Jokowi, bukan tidak ada, tetapi turun drastis, 85 persen lebih.

“Artinya, ya sekarang kan enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga tidak ada, keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura Malaysia dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud,” jelas Jokowi.

Sementara terkait konflik dalam pembangunan infrastruktur, Presiden menjelaskan, bahwa konteksnya adalah pembebasan lahan. Dia mengingatkan, banyak infrastruktur yang berhenti delapan tahun, ada yang 26 tahun karena pembebasan tanahnya terhambat.

Sekarang ini, ucap Jokowi, alhamdulillah untuk pembebasan infrastruktur dapat dikatakan tidak banyak terjadi konflik. “Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta itu ya konflik-konflik itu pasti ada, di semua provinsi ada,” jelas Jokowi, sambil minta wartawan agar konteksnya tidak dibolak-balik sehingga terkesan pemerintah tidak menguasai masalah. (goek)