Jokowi dan Keberpihakan pada TKI

Jokowi-ER1CALON presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak dukungan dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negri. “Kita ada relawan di sana. Banyak yang SMS saya, mereka mau ke TPS dan coblos PDI Perjuangan,” kata Jokowi saat ditemui Infokomnews di sela kampanye di Banyuwangi beberapa waktu lalu.

Jokowi memang menunjukkan keberpihakannya pada para pahlawan devisa ini. Seperti ketika anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mengunjungi Balai Kota DKI,Rabu, (26/3) lalu untuk meminta sumbangan kepada Gubernur DKI Joko Widodo sebagai bentuk perjuangan menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) Satinah yang akan dihukum mati di Arab Saudi karena tuduhan membunuh majikannya.

Jokowi menyumbangkan uang sebesar Rp 10.000 sebagai bentuk simpati terhadap Satinah. “Ini, saya sumbang Rp 10.000. Jangan dilihat jumlahnya. Tapi, ini soal menggerakkan hati masyarakat,” kata Jokowi.

Melalui sumbangan tersebut, dia berharap dapat menggerakkan hati masyarakat untuk ikut menyumbang, tak peduli berapa pun besarnya uang yang disumbang.

Selain itu, sebanyak 22 organisasi buruh migran di beberapa daerah di Jawa Timur menyatakan dukungan untuk Jokowi. Dukungan itu disampaikan Ati Lestari, Koordinator Komunitas Buruh Migran Jawa Timur, Jumat (28/3) lalu. Sebanyak 22 organisasi buruh migran itu tergabung dalam Komunitas Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) dan keluarga besar TKI di Jawa Timur .

Mereka menyatakan dukungan, karena Jokowi dinilai akan mampu memperjuangkan nasib buruh migran, khususnya di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya.

Mantan Wali Kota Solo ini juga telah menunjukkan keberpihakannya kepada TKI, dengan membangun gedung pelayanan kepulangan TKI termegah di Bandara Adi Soemarmo, Solo.

Terkait perlindungan terhadap TKI Jokowi berpendapat ada dua kunci menyelesaikannya. “Yang penting dua hal. Pertama cara penempatan, dan yang kedua perlindungan,” jelas dia

Menurut Jokowi, cara penempatan prosesnya harus benar. Dari proses training, kualifikasi orangnya, hingga proses pendidikannya. “Kalau proses itu sudah benar, baru dikirim”.

Dia menuturkan sebanyak 80 persen Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terletak di Jakarta. Terlebih, sebagian ada juga yang tergolong penyalur gelap atau ilegal.

“Selain itu, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI juga masih ada masalah, seperti pungutan liar. Kita akan selesaikan, perketat izinnya, atau kalau perlu izinnya kita cabut,” tutur Jokowi.

Mengenai pengiriman tenaga kerja ke luar negri ini, Jokowi berpendapat Indonesia harusnya hanya mengirim TKI ke negara yang punya perjanjian perlindungan tenaga kerja dengan Indonesia. “Kalau tidak (punya perjanjian-red), berat,” kata dia.

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah pusat tidak lagi mengirimkan TKI untuk bekerja keluar negeri.

“Saya pikir, sebaiknya pemerintah berhenti mengirim TKI ke negara  yang tidak memiliki perjanjian tertulis dengan kita. Kalau tidak ada perjanjian, maka kedudukan TKI kita lemah disana,” ujar dia. (sa)