Jawab Tuduhan Antek Asing, Jokowi Tunjuk Contoh Blok Mahakam dan Freeport

BOGOR — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi tuduhan yang sudah menjurus fitnah dan dinilainya membahayakan negara ini, yaitu yang berkaitan dengan antek aseng, antek asing.

Dalam pidatonya pada acara Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (8/8/2018), Jokowi mengungkapkan keheranannya mengapa dirinya dituding antek asing.

Padahal, sejumlah kebijakan dalam pemerintahannya justru menunjukkan tidak demikian. “Kan dibilang, Jokowi itu antek asing. Lah bagaimana antek asing? Yang namanya Blok Mahakam yang dulu dimiliki Jepang, 100 persen sekarang milik Pertamina. Gimana masih bilang saya antek asing?” kata Jokowi.

Diketahui, per 1 Januari 2018, Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari dua perusahaan, yakni Total E&P dari Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang. Keduanya telah mengelola Blok Mahakam selama 50 tahun.

Tidak hanya Blok Mahakam, lanjut Jokowi, pemerintahannya juga berhasil mengambil alih Blok Rokan yang selama ini dikelola perusahaan asal Amerika Serikat, Chevron.

Ketiga, pemerintah juga telah berhasil membuat PT Freeport Indonesia menandatangani head of agreement mengenai divestasi 51 persen sahamnya.

“Freeport ini wah, memang sulit banget. Selama 40 tahun kita hanya diberi 9,3 persen dan kita semua diam saja. Enggak ada yang bersuara. Saya kemudian menegosiasi menteri-menteri, 3,5 tahun, alot sekali,” katanya.

“Jangan dipikir mudah, sangat alot sekali. Sempat ditawari 30 persen, enggak. Jangan mundur minta mayoritas saham. Alhasil, sekarang sudah tanda tangan head of agreement, kesepakatan,” lanjut Jokowi.

Meski demikian, Jokowi melihat masih ada kelompok yang memandang upaya itu sebagai sebuah hal yang negatif.

“Sudah kesepakatan begitu kok, tapi suaranya malah jelek semua. Saya enggak ngerti gimana sih ini maunya semua? Selama ini diam saja, begitu sudah divestasi mayoritas saham, malah ini tidak didukung sepenuhnya agar nanti bisa betul-betul dikelola rakyat Indonesia,” lanjut Jokowi.

Jokowi menegaskan, masyarakat harus diberikan informasi yang akurat. Jangan justru diberikan kabar yang tidak benar.

Dia tidak ingin fitnah terhadap dirinya secara personal ataupun kepada pemerintahannya terus berkembang pada masa mendatang. (goek)