ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Saleh Ismail Mukadar mengatakan, dana tanggap darurat bencana rawan dikorupsi. Saleh berharap hal itu tidak terjadi pada penanganan bencana erupsi Gunung Kelud.
Selama ini, ungkap Saleh, di beberapa daerah dana semacam ini justru rawan diselewengkan. Oleh karena itu, dia mendesak perlunya transparansi dan pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk dari KPK.
“Jangan sampai terjadi penggelembungan, penyunatan, atau data fiktif. Jangan sampai ada yang bersenang-senang di atas penderitaan para korban bencana,” tegas Saleh, hari ini.
Soal dampak erupsi Gunung Kelud, kata Saleh, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi atas tindakan cepat yang dilakukan baik oleh jajaran pemerintah maupun masyarakat, sehingga korban jiwa dapat diminimalkan. Pihaknya juga mengapresiasi rencana Pemprov Jatim menyiapkan dana rekontruksi pasca bencana dari APBD, yaitu dana tanggap darurat sebesar Rp 35 miliar dan anggaran perbaikan rumah tidak layak sebesar Rp 65 miliar.
“Telah banyak kerugian berupa aset milik rakyat berupa sawah, kebun sayur dan buah yang gagal panen. Terhadap dampak musibah tersebut, kita mengimbau pemprov dan pemkab/pemkot segera menggiatkan program karitatif berupa bantuan, khususnya sembako,” ujarnya.
Khusus untuk kalangan perbankan dan aksesi permodalan, imbuh Saleh, fraksi mengharap diadakan re-scheduling, penundaan pembayaran cicilan pokok utang dan bunga. Sebab banyak kelompok tani memanfaatkan Kredit Usaha Tani (KUT) maupun KUR untuk modal kerja menggarap sawah ladang. (pri)
sumber foto: kompas
